25.4 C
Manokwari
Jumat, Agustus 8, 2025
25.4 C
Manokwari

Search for an article

More

    Bupati Teluk Bintuni Bahas Rekrutmen CPNS dan PPPK di Rakornas Persiapan Pengadaan ASN 2023

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

    Rakor yang melibatkan bupati, wali kota, dan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan (BKPP) dari seluruh Indonesia ini dibuka Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    Kasihiw pada kesempatan ini membahas mengenai mekanisme perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah berjalan.

    Ia menegaskan pentingnya ketentuan dari Kementerian PANRB, khususnya dalam melihat kebutuhan daerah, terutama dalam formasi untuk guru dan tenaga kesehatan yang menjadi prioritas.

    Kasihiw juga mengungkapkan jumlah penerimaan umum yang masih dalam proses, yaitu 302 formasi pada 2021 dan 546 formasi lainnya. Ia berharap proses perekrutan ini dapat diselesaikan dalam tahun ini, mengingat keterkaitannya dengan anggaran.

    “Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kita sudah siapkan,” ujarnya yang saat rakor dibersamai Plt. Kepala BKPP Teluk Bintuni, Derek Asmuruf.

    Rakor ini, kata Hermus, menjadi momen penting dalam menyelaraskan anggaran dengan rekrutmen pegawai. Selain itu, para peserta dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di seluruh Indonesia juga memberikan masukan terhadap revisi undang-undang (UU) ASN yang sedang direncanakan.

    Ia berharap revisi UU nanti dapat memberikan kepastian. “Kita harus menghindari tumpang tindihnya peraturan terkait ASN, khususnya di wilayah Papua,” tutur Kasihiw.

    Selain itu, Kasihiw juga menyoroti perlunya pertemuan khusus dengan Menteri PANRB terkait kebutuhan ASN di wilayah Papua yang mengalami pemekaran provinsi.

    Ia menyadari hal ini akan berdampak pada rekrutmen pegawai sehingga dibutuhkan koordinasi yang tepat untuk menghindari migrasi pegawai dari kabupaten ke provinsi yang berpotensi menimbulkan kendala administratif. (LP5/Red)

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Daya Latih OAP Jadi Pemandu Selam Bersertifikat

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat Daya membekali orang asli Papua (OAP) dengan sertifikasi pemandu selam profesional. Pelatihan ini digelar di D’Coral Paradise...

    More like this

    Pemprov Papua Barat Daya Latih OAP Jadi Pemandu Selam Bersertifikat

    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat Daya membekali orang asli Papua (OAP) dengan...

    Buron Sejak 2014, TNI Tembak Mati Tokoh OPM Mayer Wenda di Papua Pegunungan

    JAKARTA, LinkPapua.id - Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, tewas...

    Matius Fakhiri Imbau Pendukung Bersabar: Percayakan Hasil Akhir pada KPU

    JAYAPURA, Linkpapua.id- Calon Gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakhiri, mengimbau seluruh pendukungnya untuk...
    Exit mobile version