26.7 C
Manokwari
Selasa, Februari 10, 2026
26.7 C
Manokwari

Search for an article

More

    Legislator DPR RI Sebut DOB Papua Butuh Pengawalan Serius, Bukan Hanya Anggaran

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tak cukup hanya dengan anggaran besar. Dia meminta pemerintah pusat serius dalam memberi dukungan dan pengawasan menyeluruh.

    Pernyataan itu disampaikan Azis saat Rapat Kerja Panja Evaluasi DOB Empat Provinsi Papua di Gedung Nusantara, Rabu (2/7/2025). Dia menyampaikan pandangannya setelah melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan.

    “Saya ke Papua Pegunungan. Kesimpulannya, masyarakat Papua itu sebenarnya senang karena mereka diberi kesempatan memiliki pemerintahan baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan terbaik. Tapi, persoalannya bukan cuma uang,” ujarnya.

    Azis menilai pemerintah pusat, terutama di Jakarta, tak boleh hanya melihat Papua dari sisi dana. Dia menyebut dukungan lintas kementerian dan pengawalan pembangunan harus dilakukan secara serius dan konsisten.

    “Provinsi itu membawa tanggung jawab yang dilimpahkan dari pusat. Karena itu, khusus untuk DOB, Kemendagri perlu membentuk desk khusus sebagai leading sector bersama kementerian lain. Bahkan kalau perlu dibuat situation room di Kemendagri untuk memantau perkembangan DOB ini. Gak bisa dilepas begitu saja,” katanya.

    Azis juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang tertib dan terstruktur. Dia menilai perencanaan, pengajuan, hingga pengawasan anggaran harus berjalan efektif.

    “Kita gak banyak uang dan uang yang dimiliki itu harus berkah. Jadi, besar saja tidak cukup. Kalau gak ada keberkahan, uang sebanyak apa pun tidak akan menghasilkan output dan outcome yang baik,” ucapnya.

    Azis mengapresiasi kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri yang berasal dari Papua. Menurutnya, hal itu menjadi modal penting untuk pembinaan DOB yang kini makin berat dan menantang.

    Dia juga menegaskan bahwa kebijakan afirmatif bagi Papua tak boleh hanya berhenti pada Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemerintah diminta memastikan seluruh kebijakan menyasar penguatan kapasitas Papua secara menyeluruh.

    “Afirmasi itu harus menyeluruh, sampai Papua benar-benar memiliki kemampuan untuk sejajar dengan provinsi lainnya,” sebutnya. (*/red)

    Latest articles

    Buka Manasik Haji Terintegrasi Digelar, Wabup Mugiyono Doakan Raih Haji Mabrur

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Kementerian Haji dan Umrah menyelenggarakan Manasik Haji Terintegrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tahun 1447 Hijriah/2025 Masehi bagi jemaah calon haji...

    More like this

    Buka Manasik Haji Terintegrasi Digelar, Wabup Mugiyono Doakan Raih Haji Mabrur

    MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Kementerian Haji dan Umrah menyelenggarakan Manasik Haji Terintegrasi Kabupaten/Kota...

    Seluruh Unsur di Fakfak Gotong Royong Bersihkan Pesisir dan Pasar

    FAKFAK, Linkpapua.id-Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan kembali ditunjukkan masyarakat Kabupaten Fakfak Selasa pagi...

    87 Ribu Ajukan Reaktivasi Usai 13,5 Juta PBI JKN Nonaktif

    JAKARTA, LinkPapua.id - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 87.591 peserta telah mengajukan reaktivasi setelah...
    Exit mobile version