MANOKWARI, Linkpapua.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Enos Arronggear menyebut, anggaran penanggulangan Covid-19 tahun 2021 disisipkan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan kebijakan ini, penanganan Covid-19 akan lebih optimal.

“Sudah dimasukkan ke dinas masing-masing, baik untuk penanggulangan ekonominya sesuai PEN (pemulihan ekonomi nasional), sama untuk kesehatan, jadi sudah ada di masing-masing dinas. Sedangkan untuk penanganan Satgas Covid-19 ada di BPBD,” kata Enos Arronggear, di ruang kerjanya, Kamis (15/4/21).

Menurut Arronggear, berbeda tahun lalu, penanggulangan Covid-19 baik dari segi kesehatan maupun ekonomi terpaksa menggunakan Belanja Tak Terduga (BTT). Karena masing-masing dinas belum memiliki anggaran untuk mengantisipasi pandemi.

BTT sendiri merupakan hasil pergeseran pos-pos anggaran dari berbagai SKPD.

“Tahun lalu penanggulangan Covid-19 di Papua Barat hasil pergeseran, karena memang dinas belum ada anggaran untuk Covid-19, jadi harus dipindahkan, refocusing ke anggaran BTT untuk memudahkan. Nah, tahun ini kan sudah ada di anggaran dinas masing-masing untuk mengantisipasi,” jelas Arronggear.

Meski demikian, Arronggear belum memberikan informasi soal jumlah pasti anggaran penanggulangan Covid-19 pada masing-masing SKPD.

Arronggear menambahkan pihaknya masih tetap memprioritaskan anggaran penanggulangan Covid-19 dikarenakan dampak Covid-19 di tahun 2021 nampaknya belum mereda. Bahkan dirinya telah memberikan warning atau peringatan, dampak Covid-19 masih akan tetap terasa sepanjang tahun ini.

“Kita perkirakan dampak Covid-19 akan berakhir Desember 2022,” katanya.

Dirinya mengharapkan anggaran yang ada di masing-masing SKPD digunakan semaksimal mungkin dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Papua Barat.

“Khusus di Dinas Kesehatan, semoga pelaksanan vaksin yang terus menerus dilakukan pemerintah bisa menghapus penukaran Covid-19 di Papua Barat dan negara Indonesia pada umumnya,” imbuhnya. (LP2/red)