44 ASN Papua Barat Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator di Jayapura

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Sebanyak 44 aparatur sipil negara (ASN) dari tujuh kabupaten di Papua Barat diberangkatkan ke Jayapura untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan I Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu syarat penting bagi pejabat eselon III yang ingin naik ke jenjang eselon II.

Pelepasan peserta dilakukan bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-29 oleh Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, di Kantor Gubernur, Jumat (25/4/2025). Dalam arahannya, Lakotani menekankan pentingnya menjaga nama baik diri sendiri dan institusi selama mengikuti pelatihan di luar daerah.

“Tentunya menjaga nama baik diri sendiri dan pemerintah manjadi utama ketika mengikuti suatu kegiatan di luar daerah. Yang baik-baik kita ambil dan yang buruk kita tinggalkan,” ujarnya.

Pelatihan ini berlangsung mulai 3 Maret hingga 5 Juli 2024 di Jayapura, Papua. Penanggung jawab pelatihan, Zainab Uswanas, menjelaskan peserta berasal dari berbagai instansi seperti biro, dinas, badan, hingga KPU dan Bawaslu.

“Dalam pelatihan akan lebih ditekankan mengenai kepemimpinan karena menjadi sertifikasi sebagai ASN yang nantinya mereka akan mengikuti ke jenjang yang lebih tinggi,” katanya.

Dia menambahkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan banyak pejabat gagal ikut seleksi karena tidak memiliki sertifikat kepemimpinan. Karena itu, pelatihan ini menjadi momentum penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN di Papua Barat.

“Sebelumnya ada teman-teman yang ingin mengikuti seleksi pejabat eselon II, namun karena tidak ada sertifikat kepemimpinan mengakibatkan mereka tidak bisa ikut. Maka pelatihan kepemimpinan ini penting bagi mereka,” ucapnya.

Zainab juga berharap para peserta dapat menerapkan hasil pelatihan demi meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah masing-masing. (LP14/red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...