JAYAPURA, LinkPapua.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak mahasiswa di Papua mengawal pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar berlangsung transparan dan akuntabel. KPK menilai keterlibatan perguruan tinggi penting untuk memperkuat pencegahan korupsi dan memastikan Dana Otsus memberi manfaat bagi masyarakat.
“Dana Otsus ini merupakan dana yang telah dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sejak tahun 2001. KPK mendorong agar pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka, baik dari sisi penerimaan maupun penggunaannya,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat kuliah umum pendidikan antikorupsi di Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, Jumat (17/7/2026).
Kuliah umum bertajuk ‘Arsitektur Kewenangan KPK Pasca KUHP 2023 dan KUHAP 2025’ itu dihadiri Wakil Rektor II Universitas Cenderawasih Ferdinand Risamasu dan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jayapura. Setyo memaparkan perkembangan kewenangan KPK sekaligus pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik.
Menurut Setyo, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang mampu melakukan pengawasan secara kritis, objektif, dan berbasis data. Dia mengatakan pengawasan tersebut juga mencakup pengelolaan keuangan daerah, termasuk Dana Otsus Papua.
“Kalau seluruh proses anggaran dilakukan secara terbuka, maka semua pihak dapat mengetahui bagaimana uang negara dikelola. Keterbukaan ini akan memperkuat pengawasan publik dan mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi,” ujarnya.
Setyo menambahkan pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi melalui riset, kajian ilmiah, dan rekomendasi kebijakan.
Selain itu, KPK terus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan kampus. Langkah itu dinilai menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas di kalangan generasi muda.
Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Cenderawasih Ferdinand Risamasu menyatakan dukungan terhadap kolaborasi antara KPK dan perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem antikorupsi di Papua. Dia mengatakan Uncen telah memiliki Pusat Studi Antikorupsi yang akan terus dikembangkan.
“Kami menyambut baik ajakan KPK untuk melibatkan perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Universitas Cenderawasih telah memiliki Pusat Studi Antikorupsi yang akan terus dikembangkan sebagai ruang kajian, pendidikan, dan penguatan budaya integritas,” tuturnya.
Ferdinand berharap Pusat Studi Antikorupsi Universitas Cenderawasih dapat menghasilkan berbagai kajian dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat. Dia juga berharap pusat studi tersebut menjadi rujukan pengembangan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi lain di Papua.
Kuliah umum ditutup dengan sesi dialog interaktif yang diikuti mahasiswa. Berbagai pertanyaan mengemuka, mulai dari tantangan pemberantasan korupsi di Papua, pengawasan Dana Otsus, hingga kontribusi generasi muda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (LP14/red)
