JAYAPURA, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Ranperdasus) tentang Cenderawasih untuk memperkuat perlindungan burung yang menjadi simbol identitas Papua. Regulasi itu disusun karena perburuan dan perdagangan ilegal masih mengancam cenderawasih, sementara habitatnya juga menghadapi tekanan.
Penyusunan Ranperdasus dilakukan Pemprov Papua melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dan World Wide Fund for Nature (WWF)-Indonesia Program Papua. Pembahasannya berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) selama 8-9 Oktober 2026 dengan melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku seni dan UMKM, organisasi kepemudaan, serta mitra pembangunan.
“Cenderawasih saat ini berada dalam tekanan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa cenderawasih merupakan bagian dari jati diri kita. Di sisi lain, perburuan juga masih terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” kata Kepala DKLH Papua Yaconias Maitindom saat FGD penyusunan Ranperdasus Cenderawasih di Hotel Fox Jayapura, Kamis (8/10/2026).
Yaconias mengatakan regulasi tersebut tidak hanya akan mengatur larangan perburuan dan perdagangan cenderawasih. Aturan itu juga perlu memberi ruang bagi masyarakat mempertahankan ekspresi budaya tanpa mengambil bagian tubuh cenderawasih dari alam.
Salah satu opsi yang dibahas ialah penggunaan replika atau imitasi cenderawasih untuk kegiatan seni dan budaya. Cara tersebut diharapkan tetap menjaga ekspresi identitas budaya sekaligus mengurangi penggunaan bagian tubuh burung asli.
“Kita perlu mengatur penggunaan replika, terutama untuk ekspresi seni agar masyarakat tetap dapat menunjukkan identitas dan penghormatan terhadap cenderawasih, sementara Cenderawasih yang asli tetap berada di habitatnya dan tidak kita usik,” ujarnya.
Pengembangan replika juga dinilai dapat membuka peluang ekonomi kreatif bagi masyarakat. Pengrajin lokal, pemuda, sanggar seni, dan pelaku UMKM dapat terlibat dalam pengembangan produk tersebut.
Selain perburuan, perlindungan habitat menjadi bagian dalam penyusunan Ranperdasus. Habitat cenderawasih dinilai perlu dijaga agar upaya konservasi tidak hanya berfokus pada larangan pemanfaatan burung.
“Kita perlu memastikan habitatnya tetap terlindungi, masyarakat adat memiliki ruang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, dan pemanfaatan nilai Cenderawasih dapat diarahkan pada kegiatan yang tidak mengurangi populasinya,” ucap Program Manager Sarmi-Jayapura WWF-Indonesia Program Papua Bernadus Ronald Tethool.
Bernadus menilai penguatan regulasi perlu berjalan bersama perlindungan budaya dan penyediaan pilihan ekonomi berkelanjutan. WWF juga mendorong konservasi masuk ke dalam kebijakan, tata kelola, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berkeadilan, inklusif, serta berkelanjutan.
Ranperdasus itu diharapkan mengatur perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, dan replika Cenderawasih. Penyusunannya juga mempertimbangkan kondisi ekologis, sosial, dan budaya Papua.
Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) turut mendukung penyusunan regulasi tersebut. Dosen Pascasarjana Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Mipa) Program Studi Biologi Basa T Rumahorbo mendukung pengambilan dan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Ranperdasus.
Bagi masyarakat Papua, cenderawasih memiliki nilai yang berkaitan dengan identitas dan budaya. Burung tersebut juga digunakan dalam berbagai upacara, tarian, simbol kebesaran, serta menjadi bagian dari pengetahuan budaya yang diwariskan antargenerasi. (LP14/red)
