MANOKWARI, Linkpapua.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Papua Barat mulai memperkuat konsolidasi organisasi menyambut tim task force dari DPP Partai Hanura pada Sabtu (14/11/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh struktur kepengurusan partai di daerah berjalan aktif.
Ketua DPD Partai Hanura Papua Barat, Fransiskus Tanuardus, mengatakan konsolidasi tim task force merupakan bagian penting dalam mempersiapkan Hanura agar memiliki struktur organisasi yang aktif, solid, dan mempunyai target politik yang jelas.
Menurutnya, keberadaan partai politik harus ditunjang dengan kepengurusan yang memiliki legitimasi serta mampu menjalankan fungsi organisasi hingga tingkat daerah.
“Seluruh DPC harus memiliki kepengurusan yang jelas dan legitimasi. Karena itu, perlu ada penguatan koordinasi antara DPD dan DPC. DPD menjadi pusat koordinasi agar seluruh struktur partai dapat bergerak aktif setiap saat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan organisasi juga harus dilakukan dengan memaksimalkan potensi tokoh-tokoh lokal di setiap daerah. Tim task force diharapkan membantu melakukan pembenahan struktur dan menyelesaikan berbagai persoalan organisasi di tingkat kabupaten.
Fransiskus menilai tantangan politik ke depan semakin kompetitif sehingga partai harus mempersiapkan diri sejak awal. Ia mengajak seluruh DPC menjadikan konsolidasi sebagai gerakan utama dalam membangun kekuatan organisasi.
Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Hanura, Phil Hanurani Prajanto, menjelaskan pembentukan tim task force bertujuan membantu mempersiapkan partai menghadapi proses verifikasi KPU.
Tim tersebut akan melakukan pendampingan dan pembenahan terhadap struktur kepengurusan agar seluruh persyaratan administrasi maupun organisasi dapat dipenuhi.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rico Capella, mengatakan kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia merupakan bagian dari upaya melihat langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi kader maupun pengurus partai di daerah.
Dengan mengetahui persoalan di lapangan, DPP dapat mencari solusi sekaligus memastikan konsolidasi organisasi berjalan sesuai arah yang ditetapkan.
Ia menyebut peluang Hanura di Papua Barat masih terbuka. Karena itu, penguatan struktur kepengurusan menjadi salah satu fokus utama untuk mempersiapkan partai menghadapi Pemilu mendatang.
Patrice juga menyampaikan keyakinannya bahwa Hanura dapat memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold melalui persiapan organisasi dan kerja politik yang dilakukan sejak dini.
“Tahun 2026 menjadi momentum untuk menuntaskan pekerjaan administrasi dan pembenahan organisasi. Selanjutnya, pada 2027 Hanura menargetkan peluncuran logo baru serta kehadiran struktur partai hingga seluruh tingkat kecamatan,”ungkap Patrice.
Menurutnya, kekuasaan dalam sistem demokrasi dapat diraih melalui mekanisme pemilu. Oleh sebab itu, Hanura perlu mempersiapkan seluruh perangkat organisasi sejak awal agar siap mengikuti setiap tahapan politik.
Konsolidasi tim task force tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi DPP, DPD, dan DPC sekaligus memastikan kesiapan organisasi Hanura di Papua Barat menghadapi agenda politik mendatang.(LP3/Red)
