MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan pusat statistik (BPS) Papua Barat akan menurunkan 8.000 petugas untuk melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Hasil dari pendataan ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai penentu masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Kepala BPS Papua Barat, Maritje Pattiwaellapia, mengatakan hasil pemetaan Regsosek 2022 nantinya akan didiskusikan dan uji publik melalui forum konsultasi publik (FKP). FKP ini sebagai penentu bansos yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

“Anggota forum konsultasi publik di Papua Barat pada Registrasi Sosial Ekonomi 2022 mencapai 8.000 orang lebih,” kata Maritje dalam rapat koordinasi pendataan awal Regsosek 2022, Kamis (15/9/2022).

Maritje mengatakan, anggota FKP meliputi di antaranya tokoh-tokoh masyarakat setempat dan tim dari BPS Papua Barat.

Penentuan bansos agar tepat sasaran, kata dia, bukan dari tim petugas BPS yang melakukan pendataan melainkan FKP itu sendiri.

“Dari semua tabel yang petugas BPS Papua Barat input akan disinkronkan kembali melalui FKP di masing-masing wilayah,” paparnya.

Dia berharap masyarakat di Papua Barat memberikan data yang sebenar-benarnya sehingga membantu FKP untuk menentukan siapa yang berhak menerima bansos.

Para petugas Regsosek akan melakukan pendataan ke lapangan mulai 15 Oktober hingga 14 November 2022. (LP9/Red)