MANOKWARI, LinkPapua.com – Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Papua Barat melakukan penandatanganan komitmen bersama pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus perjanjian kinerja tahun 2023, Rabu (25/1/2023).
Penandatanganan ini merupakan komitmen guna meraih predikat WBK/WBBM serta mewujudkan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
Kepala Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Taufiqurrakhman, mengapresiasi kinerja jajaran sepanjang 2022 lalu. Menurut hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Biro Perencanaan, pemenuhan data dukung terkait LKE WBK, RKT WBK, dan Laporan RB mencapai 100 persen.
Kata dia, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal dalam mendukung program pemerintah untuk menata sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.
Selain itu, juga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju Apartur Sipil Negara (ASN) yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas maupun akuntabilitas kinerja.
“Di tahun 2023 ini kita harus semakin optimis memperoleh predikat WBK/WBBM. Tentunya dengan menyamakan persepsi dan menyatukan langkah kita untuk bersama-sama melakukan berbagai inovasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ungkap Taufiqurrakhman.
Pembangunan ZI, kata dia, merupakan tanggung jawab seluruh instansi pemerintah dan WBK/WBBM adalah sesuatu yang sudah seharusnya dilakukan bukan semata-mata mengejar predikat dan penghargaan dari pimpinan. (LP9/Red)
