MANOKWARI, Linkpapua.com – Forum Informasi Komunikasi Suara Rakyat (FIKSURA), kembali menyuarakan dukungan atas keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua. Kali ini, aksi damai mereka digelar di hadapan para wakil rakyat, Kamis pagi (20/5/2021).

Aksi damai yang digelar di halaman utama Gedung DPR Papua Barat itu disaksikan oleh empat anggota Fraksi Otsus. Meski dalam suasana damai, namun aksi yang digelar dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 itu tetap mendapat pengawalan ketat personel kepolisian.

Dalam pernyataan sikapnya, koordinator lapangan Anthon Worabai mengatakan, pemerintah telah memberlakukan wilayah Papua sebagai zona kekhususan sejak 20 tahun silam. Banyak hal yang sebenarnya telah dicapai berkat kekhususan itu. Seperti peningkatan sumber daya orang asli Papua, pendidikan, kesehatan, fisik bangunan dan termasuk rumah layak huni.

“Untuk itu, kami tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan para kepala kampung yang tergabung dalam FIKSURA, mendukung pemerintah dalam memberlakukan kelanjutan Otsus. Kami juga bertima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas perhatiannya kepada Papua,” kata Worabai.

Worabai melanjutkan, pihaknya meminta agar alokasi jumlah dana Otsus ditambah yang dinyatakan dalam revisi Undang-undang Otsus. Penambahan dana tersebut harus diperuntukkan bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya orang asli Papua.

Oleh sebab itu, agar dana Otsus benar-benar terpantau tepat sasaran, tepat guna dan tepat manfaat, maka pemerintah harus menyediakan atau membuka sebuah lembaga baru yang khusus untuk mengelola dana Otsus secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, agar ada kesinambungan dalam pengelolaan Otsus, maka FIKSURA dalam aspirasinya juga meminta agar ada perwakilan fraksi Otsus DPR di tiap kabupaten/kota serta adanya pembinaan khusus anggota fraksi Otsus.

“Tanah Papua adalah wilayah khusus Indonesia, bukan tanah konflik dan sengketa. Tanah Papua bukan tempat rasisme, radikalisme dan separatisme. Tanah Papua adalah tanah zona damai untuk nusantara, surga kecil di Indonesia,” ujar Worabai.

Sementara, Barnabas Sidik, salah satu anggota fraksi Otsus DPR Papua Barat, mengaku, bahwa aspirasi tersebut akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI, bukan untuk dibahas tetapi untuk diteruskan, lebih khusus kepada Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-undang Otsus.

“Kami akan sampaikan kepada DPR RI, karena apa yang diaspirasikan ini benar adanya. Memang, dalam nomenklatur bahan revisi belum ada poin-poin seperti yang diaspirasikan. Untuk itu aspirasi ini memberi ruang lagi bagi panitia khusus untuk bekerja,” kata Sidik.(LP7/red)