MANOKWARI, LinkPapua.id – Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor menyoroti kesiapan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta dampak kabut asap yang meluas di Papua Barat. Dia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan respons darurat, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan dan antisipasi bencana.
“Pemerintah setiap tahun menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi bencana, meskipun jumlahnya tidak besar. Pemerintah harus selalu siap menghadapi kejadian yang sifatnya tiba-tiba,” kata Orgenes saat ditemui wartawan di Bandara Rendani, Manokwari, Rabu (14/10/2026).
Orgenes mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat telah bekerja sama menangani kabut asap yang berdampak pada sejumlah kabupaten. Dia juga menyebut adanya asap kiriman dari Papua Nugini (PNG) yang turut memengaruhi kondisi di wilayah tersebut.
Menurutnya, kebakaran dan kabut asap yang berulang setiap tahun tidak cukup ditangani setelah dampaknya meluas. Pemerintah perlu memastikan anggaran penanggulangan bencana mendukung pencegahan, pemantauan titik api, kesiapan personel, dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Dia mengakui anggaran penanganan bencana yang disiapkan setiap tahun masih terbatas. Karena itu, penggunaan anggaran perlu diarahkan agar tidak hanya terserap untuk penanganan darurat, tetapi juga mengurangi risiko bencana berulang.
Selain kesiapan anggaran, Orgenes menilai klaim asap kiriman dari PNG perlu didukung data pemantauan atmosfer dan verifikasi sumber kebakaran. Koordinasi lintas wilayah dan kerja sama dengan pemerintah pusat juga diperlukan untuk menangani asap yang bergerak melintasi batas administrasi maupun negara.
Orgenes menegaskan DPRP Papua Barat memiliki peran mengawasi efektivitas kebijakan dan penggunaan anggaran penanggulangan bencana. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan saat kabut asap memburuk.
“Ukuran keberhasilan tidak semata-mata terletak pada respons pemerintah saat kabut asap memburuk, tetapi juga pada kemampuan menekan risiko dan mencegah dampak serupa terulang kembali,” ucapnya. (LP14/red)
