TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Sebanyak 439 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni, Papua Barat, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, berpesan agar mereka harus bekerja profesional dan berintegritas.
Penyerahan SK sekaligus pengambilan sumpah janji dilakukan di Gedung Serba Guna (GSG), Jalan Raya Bintuni, Kali Kodok, Selasa (5/8/2025). Dalam sumpah tersebut, para PPPK berkomitmen menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan integritas tinggi.
Yohanis mengatakan pengangkatan PPPK ini bagian dari komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi. Dia menekankan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel harus jadi prioritas.
“Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme, transparan, dan akuntabilitas. Sejalan dengan reformasi birokrasi, melalui pengangkatan PPPK hari ini, pemerintah Teluk Bintuni terus berkomitmen untuk melaksanakan penataan ASN secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Yohanis juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM aparatur di daerah. Dia berharap ASN dapat menjawab tantangan zaman dengan pelayanan publik yang efektif dan responsif.
“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM yang berkompeten dan berintegritas dalam menjawab tantangan untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, efektif, efisien, responsif, serta mampu memberikan pelayanan publik berkualitas sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi,” katanya.
Kepala BKPP Teluk Bintuni, Sefnat N Manikrowi, menyebut total PPPK yang dilantik hari itu sebanyak 439 orang. Dia menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif dan berbasis sistem komputerisasi.
“Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 329 Tahun 2024, jumlah formasi yang dibutuhkan di lingkungan instansi Pemkab Teluk Bintuni sebanyak 1.253 orang dengan rincian tenaga teknis 559, guru 300, dan kesehatan 54 orang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKN Regional XIV, Nur Hasan, mengingatkan ASN untuk terus berorientasi pada pelayanan. ASN juga harus adaptif, kolaboratif, dan siap menghadapi perubahan cepat di era digital.
“BKN telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung kinerja ASN, seperti aplikasi mutasi, promosi, dan pemberhentian. BKN juga telah mengeluarkan kebijakan kenaikan pangkat untuk jabatan yang lebih fleksibel dan tidak dibatasi oleh atasan langsung,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan pentingnya manajemen talenta dalam pengembangan SDM ASN. Dengan sistem ini, profiling dan pemetaan terhadap seluruh ASN bisa dilakukan secara lebih tepat.
“Manajemen talenta adalah pengelolaan ASN berbasis sistem yang bertujuan untuk menciptakan SDM yang kompeten dan berkinerja tinggi. Dengan manajemen talenta, kita dapat melakukan profiling dan pemetaan terhadap seluruh ASN,” pungkasnya. (LP5/red)
