JAKARTA, LinkPapua.id – Pemerintah merancang skema pemberian subsidi bagi penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga. Kebijakan ini disiapkan sebagai solusi alternatif guna menggantikan penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi di tingkat masyarakat secara bertahap.

“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).

Bahlil mengungkapkan rencana tersebut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta Pusat. Pemerintah menargetkan efisiensi beban subsidi energi dan penghematan devisa negara hingga Rp137 triliun melalui konversi ini.

Saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba penggunaan CNG dalam bentuk tabung kecil ukuran 3 kg. Pengujian fokus pada aspek keamanan mengingat gas tersebut memiliki tekanan tinggi mencapai 200 hingga 250 bar.

“Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi,” ungkap Bahlil.

Kajian teknis terhadap modifikasi tabung tersebut diperkirakan tuntas dalam tiga bulan ke depan. Pemerintah segera melakukan konversi massal jika hasil pengujian dinyatakan layak untuk penggunaan rumah tangga.

“Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi,” tambahnya.

Bahlil menyebut langkah ini krusial untuk menekan ketergantungan impor LPG yang saat ini mencapai 80 persen dari total kebutuhan nasional. Sementara itu, konsumsi LPG rumah tangga terus meningkat hingga menyentuh angka 8 juta ton per tahun.

“Dan kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita atau kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian,” tutur Bahlil.

Terkait skema bisnis, pengembangan ekosistem CNG akan mengandalkan model business to business (B2B). Pemerintah hanya berperan dalam penyediaan alokasi gas baku C1 dan C2 bagi para pelaku usaha.

“Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG,” tutup Bahlil. (*)