MANOKWARI,Linkpapuabarat.com – Pendataan keluarga di Papua Barat yang sempat tertunda akibat pandemi, dijadwalkan dimulai 1 April mendatang. Pendataan akan berlangsung hingga 30 Mei 2021.
Kepala BKKBN Papua Barat Philmona Maria Yarollo, mengatakan, Pendataan Keluarga 2021 semestinya dilakukan pada 2020 lalu. Namun karena waktu penetapan pelaksanaannya di tahun lalu merupakan awal pandemi Covid-19, maka diundur ke 2021.
“Karena ini juga menyangkut kunjungan ke rumah warga, maka tidak bisa dilaksanakan di 2020, jadi diubah menjadi tahun 2021 saat ini. Pendataan keluarga akan dimulai 1 April-31 Mei 2021,” ungkapnya, Jumat (19/3/2021).
Dijelaskan Philmona, Pendataan Keluarga berbeda dengan Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik berbeda.
“Yang paling jelas adalah dari sasarannya yaitu kalau sensus penduduk sasarannya adalah jelas penduduk itu sendiri (jiwa) sedangkan pendataan keluarga menyasar keluarga. Kenapa pendataan keluarga menyasar keluarga ini disebabkan karena agenda pembangunan kerap menjadikan keluarga sebagai sasaran utama, sayangnya, tidak ada data keluarga dari sumber manapun dengan cakupan seluruh keluarga. Melalui pendataan keluarga diharapkan hadir “satu data keluarga Indonesia,” jelas Philmona.
Salah satu yang istimewa dari Pendataan Keluarga tahun 2021 adalah didatanya ibu hamil dan bayi/balita untuk mendapatkan data sebagai deteksi dini stunting. Stunting merupakan gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi selama periode paling awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Pada tahun 2019 survei membuktikan sekitar 30 persen balita Indonesia mengalami stunting.
“Oleh karena itu BKKBN ingin mengetahui dimana persebaran stunting yang ada di Papua Barat melalui pelaksanaan pendataan Keluarga tahun 2021. Sehingga BKKBN sebagai leading sektor penanganan stunting bisa memberikan program tepat sasaran bagi balita stunting,” tambah Philmona.
BKKBN telah melakukan persiapan-persiapan matang dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021 di Provinsi Papua Barat.
Mulai dari pembagian sarana pendataan seperti blanko pendataan, protokol Kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021 di Papua Barat. Selain itu pelatihan bagi team teaching sampai dengan kader pendata juga sudah mulai dilakukan untuk menciptakan profesionalitas pendata dalam mencari data kepada keluarga. Profesionalitas juga diperlukan untuk mendapatkan data yang valid dari keluarga.
“Kami mengajak semua keluarga untuk ikut mensukseskan Pendataan Keluarga tahun 2021 dengan menyambut kader pendata di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang jujur kepada kader pendata, sehingga data yang didapat menjadi valid,” terang Philmona.
Dirinya juga mengatakan, pada 1 April 2021 mendatang, keluarga pertama yang akan di data ialah keluarga Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Setelahnya, pendataan akan dilakukan pada keluarga Wakil Gubernur dan Sekda. Dilanjutkan Keluarga bupati dan walikota di masing-masing daerah.
Philmona menambahkan, kendala yang dihadapi yakni pada pendataan nanti hanya menggunakan 32 pekerja lapangan yang berasal dari 4 kabupaten. Diantaranya Manokwari, Sorong, Sorong Selatan dan Fakfak. Pada pendataan kali ini, BKKBN Papua Barat menargetkan mendata 210.641 KK. (LPB2/red)
