26.3 C
Manokwari
Minggu, April 12, 2026
26.3 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Tetapkan APBD Perubahan 2022 Defisit Rp1,1 Triliun

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat melalui sidang paripurna dalam rangka pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Rabu (28/9/2022), telah menetapkan dan menyepakati APBD Perubahan.

    Total jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp6.311.850.381.289. Namun, setelah perubahan mengalami peningkatan Rp806.981.207.925 sehingga total anggaran pendapatan Rp7.118.831.589.214.

    Total Belanja sebelum perubahan sebesar Rp6.778.259.711.635. Setelah perubahan Rp8.231.270.054.516,00 sehingga belanja pemerintah Papua Barat bertambah sebesar Rp1.453.010.342.881.

    Baca juga:  Orgenes Wonggor: Tiga Calon Pj Gubernur Papua Barat Kita Prioritaskan Orang Asli Papua

    Sementara, total surplus (defisit) sebelum perubahan sebesar Rp466.409.330.346. Namun, setelah perubahan Rp1.112.438.465.302 sehingga devisit Papua Barat bertambah Rp646.029.134.956.

    Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan setelah mendengarkan pemandangan akhir fraksi masih ada catatan yang sifatnya membangun. Hal ini dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih, profesional, cerdas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

    “Dari pemandangan akhir fraksi-fraksi di DPR sungguh berharga sehingga dapat dijadikan instrumen dalam pengambilan keputusan penyusunan materi APBD Perubahan di masa mendatang,” paparnya.

    Baca juga:  Pimpin Apel Gabungan, Asisten I Pemprov PB Ingatkan Loyalitas ASN

    Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi, khusunya masih terbatasnya sumber daya dalam peningkatan kinerja.

    Dia pun mengajak untuk saling bahu-membahu guna meningkatkan menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor.

    “Eksekutif dan legislatif pada dasarnya merupakan mitra kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kita berkewajiban untuk membangun daerah dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

    Baca juga:  Maximilian Mike Ammer Resmi Sandang Status WNI

    Dia juga menekankan agar meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok guna kepentingan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar masih terbatas pada akses pelayanan umum maupun pembangunan secara luas.

    “Sesulit apa pun keadaannya, kalau kita selalu bersatu dan bahu-membahu saya yakin kita akan bisa meraih keberhasilan untuk Provinsi Papua barat,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Hermus Indou:Pembangunan Huntap Disesuaikan Kemampuan Anggaran Daerah

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.id-Pemerintah Kabupaten di Manokwari memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban kebakaran di kawasan Borobudur belum dapat dilakukan sekaligus. Pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap...

    More like this

    Gubernur Papua Barat Temui Airlangga, Dorong Rakorteknas Tata Tambang

    JAKARTA, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat mendesak penyelenggaraan rapat koordinasi teknis nasional (rakorteknas) untuk...

    DPRP Papua Barat Bedah Detail Raperda Haji-Ziarah Wisata Rohani Hindari Multitafsir

    MANOKWARI, LinkPapua.id - DPRP Papua Barat membedah secara detail rancangan peraturan daerah (raperda) fasilitasi...

    DPRP Papua Barat Bahas Perda Bantuan Hukum, Prioritaskan Masyarakat Miskin-OAP

    MANOKWARI, LinkPapua.id - Bapemperda DPRP Papua Barat saat ini tengah membahas raperda bantuan hukum...