MANOKWARI, Linkpapua.id- DPRK Manokwari menggelar Rapat Paripurna masa sidang I tentang Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD perubahan tahun 2025 pada Selasa (30/9/2025) di DPRK Manokwari.

Dalam pemandangan umum tersebut, Fraksi Golkar menyampaikan tentang pendapatan daerah dan PAD menyoroti aspek PAD.

“Fraksi Golongan Karya Memahami Bahwa Struktur Keuangan Kabupaten Manokwari Masih Sangat Bergantung Pada Dana Transfer Pusat. Namun, Ketergantungan Yang Terlalu Tinggi Pada Dana Pusat Mengurangi Ruang Gerak Fiskal Daerah Dalam Membiayai Pembangunan Secara Mandiri,”ujar Ketua Fraksi Golkar DPRK Manokwari Hariyono.M.K May.

Fraksi Golkar menekankan pentingnya Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah, Dengan Memperbaiki Basis Data Wajib Pajak, Memanfaatkan Teknologi Digital, Dan Menutup Celah Kebocoran Penerimaan. Ekstensifikasi Sumber Pad Baru, Khususnya Dari Sektor Pariwisata, Kelautan, Energi Dan Mineral Serta Pemanfaatan Aset Daerah Yang Masih Belum Tergarap Secara Optimal. Selain itu perlu Sinergi Dengan Bumd Untuk Membuka Peluang Investasi, Mengelola Potensi Ekonomi Strategis, Dan Menciptakan Lapangan Kerja.

Sementara itu, untuk belanja daerah Fraksi Golongan Karya Menilai Bahwa Setiap Perubahan Alokasi Belanja Harus Berpijak Pada Asas Efisiensi, Efektivitas, Dan Kepentingan Rakyat. Apbd Perubahan Jangan Sampai Menjadi Ajang Menambah Beban Birokrasi, Tetapi Harus Benar-Benar Menyentuh Kebutuhan Masyarakat.

“Belanja Pendidikan Harus Diarahkan Pada Peningkatan Mutu Guru, Fasilitas Sekolah, Membiayai Program Pendidikan Gratis Serta Akses Pendidikan Di Daerah Pinggiran. Sementara itu Belanja Kesehatan Harus Menjamin Pelayanan Dasar Masyarakat, Memperbaiki Fasilitas Puskesmas, Rumah Sakit, Serta Ketersediaan Obat-Obatan Dan Tenaga Medis,”ungkap dia.

Sektor infrastruktur, pihaknya menyoroti Hendaknya Lebih Fokus Pada Pembangunan Jalan Di Kampung, Jembatan, Air Bersih, Listrik, Serta Sarana Transportasi Yang Membuka Keterisolasian Wilayah.

Fraksi Golkar mendorong Efisiensi Belanja Non-Prioritas, Seperti Perjalanan Dinas Berlebihan, Belanja Seremonial, Dan Kegiatan Birokratis Yang Tidak Langsung Bermanfaat Bagi Rakyat.

“Pentingnya Penyerapan Anggaran, Fraksi Golongan Karya Menilai Bahwa Penyerapan Anggaran Yang Belum Maksimal Berdampak Pada Tertundanya Realisasi Pembangunan Dan Pelayanan Publik. Oleh Sebab Itu, Kami Mendorong Pemerintah Daerah Untuk Mempercepat Pelaksanaan Program, Memperkuat Koordinasi Antar-Opd, Serta Menyederhanakan Proses Administrasi Agar Anggaran Dapat Terserap Secara Optimal,”tambah dia.

Fraksi Golkar Percaya, Serapan Anggaran YangBaik Akan Mempercepat Manfaat Pembangunan Bagi Masyarakat, Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dan Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah.(LP3/Red)