MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Dominggus Mandacan melantik 33 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat. Pelantikan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengisi kekosongan jabatan serta memperkuat akselerasi program pembangunan daerah.
“Semoga amanah yang diberikan ini dapat menumbuhkan semangat baru untuk bekerja dan berkarya lebih baik lagi, dengan tetap menjaga integritas, profesionalisme dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Papua Barat,” ujar Dominggus saat pelantikan di Gedung TP-PKK Papua Barat, Manokwari, Senin (16/3/2026).
Dominggus menjelaskan puluhan pejabat yang dilantik terdiri dari 17 pejabat administrator, 14 pejabat pengawas, dan 2 pejabat fungsional. Rotasi dan promosi ini diklaim telah melalui koordinasi ketat dengan Kementerian Dalam Negeri serta Badan Kepegawaian Negara.
“Pejabat yang dilantik diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tetapi juga mampu menerjemahkan arah kebijakan pembangunan Papua Barat ke dalam program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Proses pengisian jabatan tersebut ditegaskan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai pola pembinaan karier ASN. Gubernur berharap para pejabat baru mampu bekerja sinergis dalam mewujudkan program prioritas Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif.
“Jabatan bukan sekadar posisi struktural, tetapi kepercayaan dari pemerintah dan harapan masyarakat Papua Barat. Karena itu, pahami tugas pokok dan fungsi, bekerja secara sinergis serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Dominggus.
Dominggus juga menitipkan pesan agar peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua (OAP) menjadi fokus utama. Sektor pemberdayaan UMKM turut menjadi perhatian guna mendorong kemandirian ekonomi lokal di wilayah Papua Barat.
“Pajak yang dibayarkan sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Papua Barat,” ucapnya.
Gubernur menutup arahannya dengan mengingatkan seluruh aparatur untuk menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak daerah. Disiplin tersebut dinilai krusial guna memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten. (LP14/red)
