MANOKWARI, Linkpapua.com – Aktivitas perkantoran Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Papua Barat setop sementara. Ini menyusul sudah satu bulan lebih jabatan kepala dinas di instansi pemerintahan ini kosong.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dispar Papua Barat, Ocha Yanti, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, dalam hal ini Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, atau Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, turun tangan.
Sebab, kata dia, akibat kekosongan jabatan, proses pengambilan keputusan dan penyerapan anggaran kini jadi terhambat. Buktinya, memasuki triwulan II, anggaran di Dispar baru terserap 11,7 persen.
“Urusan rutinitas di kantor selama ini saja kami sudah bingung, misalnya pembayaran utang piutang, gaji pegawai, dan Listrik serta air. Ini karena tidak ada pimpinan sejak Mei lalu, kepala dinas diganti,” kata Ocha, Rabu (15/6/2022).
Sekretaris Dispar Papua Barat, Ruland R. Sarwom, mengatakan seluruh staf dan pegawai termasuk honorer saat ini melakukan aksi mogok kerja hingga ada respons perihal kekosongan jabatan pimpinan.
“Mulai hari ini seluruh kabid dan kabag serta staf ASN dan tenaga honorer melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini berakhir jika ada respons dari Penjabat Gubernur maupun Sekda Papua Barat menyikapi kekosongan jabatan di dinas kami,” ucapnya.
Sejak satu bulan lebih pihaknya menunggu SK pelaksana tugas Kepala Dispar Papua Barat, tetapi belum ada keputusan dari pengambil kebijakan.
“Beberapa kali bidang yang memiliki kewenangan di dinas ini telah berkoordinasi melalui BKD Papua Barat maupun ke Sekda, bahkan Sekda telah menyurat ke BKD untuk menindaklanjuti, namun sampai saat ini belum ada respons,” tuturnya.
Irman, salah satu staf, berharap respons cepat dari pengambil kebijakan menyikapi masalah persoalan ini. “Kalau kondisi ini terus begini bagaimana kita mau bekerja melakukan kegiatan pelayanan,” ujarnya. (LP2/Red)
