MANOKWARI, LinkPapua.com- Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk Provinsi Papua Barat tahun 2023 pada Dinas Kesehatan baru mencapai 18,77 persen dengan realisasi Rp.37.640.070.816 dari Pagu DPA sebesar Rp 200.485.997.762.
Ketua komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H mengatakan serapan anggaran di Dinas Kesehatan ini sangat rendah dan dengan waktu singkat ini berpotensi penyerapan anggaran tidak mencapai.
Seknun mengatakan, setelah komisi mendalami dalam hearing dengan kepala dinas Otto Parorongan bersama jajarannya terungkap kendala dialami dalam bentuk pekerjaan fisik yang belum terserap.
“Kendala berada pada hal teknis persiapan tender dan lainnya yang berjalan sedikit terlambat, memang ada beberapa pekerjaan fisik yang sudah ditenderkan namun belum ada proses pencairan, kemudian ada yang baru penandatanganan kontrak sehingga tidak terbaca dalam penyerapan anggaran,” beber politisi NasDem itu kepada awak media usai memimpin hearing di VIP Room Hotel Oriestom By Manokwari, Kamis (7/9/2023).
Mantan wakil ketua Bapemperda DPR Papua Barat itu juga mengungkapkan serapan anggaran di Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Barat sudah mencapai 27 persen dari pagu anggaran Rp 160 milyar.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Otto Parorongan mengatakan, dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Komisi V banyak masukan yang diberikan oleh para anggota dewan guna mempercepat serapan anggaran pada dinas kesehatan.
“Banyak masukan dari bapak ibu dewan supaya serapan anggaran bisa cepat. Kami sebagai OPD siap terima dan tindaklanjuti masukan itu,” Kata Otto Parorongan usai hearing dengan Komisi V DPR-PB bersamaan dengan RSUD Provinsi Papua Barat dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023.
Ketika disinggung penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, Otto enggan mengungkapkannya. “Masalah teknis, dan itu internal dinas kesehatan,” singkatnya.
Dengan waktu yang terbilang singkat, Otto tetap optimis dapat menjalankan program yang telah disusun hingga dengan sendirinya serapan anggaran mengalami peningkatan.
“Kita tetap optimis. Pekerjaan yang kita lakukan kita kerja dengan baik sesuai dengan kontrak yang ada. Dan saat ini semua staf sedang turun lapangan,” ujarnya sembari menambahkan realisasi kegiatan terdapat pada fisik dan non fisik.
Ditanyakan tentang dana tambahan pada APBD perubahan, Kadis Kesehatan Otto Parorangan mengatakan, Dinas Kesehatan mendapat tambahan dana sebesar Rp.1,5 miliar.
“Ada tambahan perubahan Rp.1,5 miliar tapi dihibahkan ke Komisi Pemberantasan Aids (KPA). Dan ada juga dana Rp.2 miliar dari dinkes ke RSUD Provinsi untuk pengadaan obat-obatan,” tandasnya.
