MANOKWARI, Linkpapua.com,-Puluhan kontraktor orang asli Papua (OAP) menemui Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, di salah satu hotel di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Jumat (20/8/2021).

Mereka menyampaikan aspirasi ke Dominggus karena tidak terakomodasi dalam penunjukan langsung (PL) proyek APBD 2021 di Pemprov Papua Barat.

Salah satu kontraktor, Yance, membeberkan dari 1.106 kontraktor gabungan Sorong Raya dan Manokwari, baru 103 yang diakomodir dalam pemberian paket proyek. Tersisa  922 kontraktor lagi yang belum diakomodir.

“Tentu ini tidak manusiawi. Bagaimana caranya agar bisa membagi proyek itu untuk jumlah yang beberapa kali lipat lebih banyak. Kami butuh kepastian,” ucapnya.

Kata Yance, kontraktor OPA sangat membutuhkan kejelasan saat ini. Ia pun menawarkan solusi ke Pemprov, setidaknya proyek dapat dibagi menjadi dua. Sebagian diakomodir dalam APBD induk dan sebagiannya masuk APBD Perubahan 2021.

Mereka juga menuding pimpinan OPD tidak mematuhi instruksi gubernur sehingga membuat Gubernur Papua Barat menjadi dilema dalam  menerjemahkan semangat para kontraktor OAP tersebut.

“Contoh konkretnya kemarin kami rapat dengan Kepala Dinas PUPR, dari data yang terkoneksi terakhir untuk kami itu sebanyak 1.075. Namun dari data ini tidak terakomodir semua. Paket itu bisa dibagi tidak?” ucapnya lagi.

“Ini menyuarakan hak untuk hidup kami. Mungkin Senin, Selasa, dan seterusnya akan ada aksi besar jika aspirasi nkami tidak ada tanggapan . Tapi, kami berharap ada kebijakan dari Pak Gubernur,” imbuhnya.

Sementara, Gubernur Dominggus Mandacan meminta waktu dan siap mengumpulkan semua pimpinan OPD pada Senin (23/8/2021) mendatang untuk membahas hal ini. Dalam pertemuan itu juga akan disesuaikan data pengusaha OAP antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga diharapkan bagi kontraktor yang telah mendapatkan paket pekerjaan tidak lagi diakomodir.

“Tetap kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tapi saya tetap komitmen dan tidak lari dari tanggung jawab. Senin nanti saya akan kumpulkan semua pimpinan OPD. Bupati/wali kota juga sebenarnya bertanggung jawab, tergantung ada rasa dan hati untuk OAP,” ungkap Dominggus. (LP2/red)