KPU Sikadeka, Peserta Pemilu 2024 Wajib Daftarkan Akun Medsos untuk Alat Kampanye

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat menyosialisasikan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) di salah satu hotel di Manokwari, Senin (20/11/2023).

Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, menjelaskan Sikadeka merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan kegiatan kampanye, pelaporan dana kampanye, dan audit dana kampanye bagi para peserta Pemilu 2024.

Menurut Semunya, Sikadeka memiliki cakupan tugas yang melibatkan berbagai aspek, termasuk tahapan pemilu, manajemen pengguna, kegiatan kampanye, dana kampanye, dan proses audit.

“Untuk tahapan, pertemuan terbatas, tatap muka, kegiatan lain, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dimulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024,” jelasnya.

Semunya menekankan kewajiban bagi peserta pemilu untuk mendaftarkan akun media sosial yang akan digunakan selama kampanye, baik kepada KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Kami memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa peserta pemilu ini patuh terhadap aturan, termasuk dalam penyampaian informasi yang akurat tentang kampanye. Oleh karena itu, akun-akun media sosial yang akan digunakan untuk kampanye harus didaftarkan. Hal ini penting agar dapat dipastikan apakah materi kampanye yang disampaikan melalui akun tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. Jika tidak didaftarkan, maka dianggap tidak sah,” bebernya. (LP3/Red)

Latest articles

MUI Keluarkan Fatwa Vape Haram, Ini Isi Lengkapnya

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut juga mencakup penyalahgunaan,...

Bupati Kaimana Sambut Kepulangan Jamaah Umrah

More like this

DPRP Papua Barat Kawal Aspirasi Otsus dan DBH Migas ke Jakarta

MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat terkait dana otonomi khusus...

Pemkab Manokwari Terapkan SP2D Online, Proses Pencairan Anggaran Kini Lebih Cepat

MANOKWARI, Linkpapua.id– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)...

Tolak Pemangkasan DBH Migas 81 Persen, PAL-KOAP Desak DPRP Perjuangkan Hak Fiskal Papua

MANOKWARI, LinkPapua.id – PAL-KOAP Papua Barat bersama dua organisasi masyarakat lainnya mendesak DPRP Papua...