MANOKWARI, LinkPapua.id – Anggota DPR Papua Barat Ferry Auparay menyindir kinerja PT Doberai Papua Mandiri. Perusahaan daerah itu disebut mendapat modal besar, tetapi hanya setor dividen Rp100 juta per tahun.

“Jadi, posisinya dapat seperti Bank Papua, namun jika Bank Papua posisinya jelas dengan deviden per tahun. PT Papua Doberai Mandiri hanya memberikan Rp100 juta per tahun,” ujar Ferry kepada wartawan usai rapat paripurna di Hotel Aston Niu, Manokwari, Senin (15/9/2025).

“Kami DPR merasa sangat mengecewakan. Kami memberi catatan agar gubernur mengevaluasi dan mengaudit PT tersebut,” lanjutnya.

Ferry menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus memberi dampak langsung ke masyarakat. Dia menilai PAD yang optimal bisa membuat Papua Barat tidak terus bergantung ke pemerintah pusat.

Menurutnya, pemerintah pusat juga tengah menanggung beban keuangan yang cukup berat. Pada 2025, pusat harus membayar kewajiban jatuh tempo dalam jumlah besar.

Ferry juga menyinggung soal Silpa pada APBD 2024 senilai Rp132 miliar. Dia menilai dana itu sebaiknya digunakan untuk sektor yang lebih menyentuh masyarakat.

“Kita berharap di APBD perubahan Silpa dapat didistribusi habis. Kita lihat masih banyak rakyat miskin, seperti penjual kaki lima, penjual pinang. Selain itu, masih banyak fasilitas pelayanan publik di daerah pedalaman yang membutuhkan dana,” tuturnya.

“Kenapa itu tidak digunakan untuk bangun puskesmas, fasilitas sekolah, sehingga pelayanan publik dasar yang menjadi sorotan dewan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya. (LP14/red)