28.4 C
Manokwari
Kamis, Agustus 7, 2025
28.4 C
Manokwari

Search for an article

More

    LMA Umkai Protes Hasil Seleksi DPRK Otsus Raja Ampat, Merasa Didiskriminasi

    Published on

    RAJA AMPAT, LinkPapua.com – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Umkai, Syarif Dimara, melayangkan protes terhadap hasil seleksi administrasi calon anggota DPRK Jalur Otsus di Kabupaten Raja Ampat. Dia menilai keputusan panitia seleksi (pansel) diskriminatif karena tidak meloloskan perwakilan dari Suku Umkai.

    “Kami, masyarakat Suku Biak yang berada di wilayah Umkai, menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas tidak lolosnya saudara kami, Yakub Omkabu, dalam proses seleksi yang berlangsung,” ujar Syarif, Jumat (23/05/2025).

    Syarif juga menyayangkan proses seleksi yang menurutnya tidak mencerminkan prinsip keadilan dan keberagaman. Dia meminta adanya klarifikasi dan transparansi dari pihak terkait agar tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat adat Raja Ampat.

    “Mengapa dari Suku Biak yang lain bisa lolos, tetapi perwakilan dari kami tidak? Apakah karena kami memeluk agama Islam, maka kami dianggap tidak layak? Hal ini menimbulkan kesan seolah-olah kehadiran kami tidak dianggap dan keberadaan kami diabaikan. Kami merasa ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak dapat diterima,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Pansel DPRK Jalur Otsus, Ferdinand Rumsowek, menjelaskan proses seleksi telah dilakukan sesuai regulasi. Dia merujuk pada Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 20 Tahun 2022 tentang penetapan suku dan sub-suku, daerah pengangkatan, serta alokasi kursi anggota dewan.

    “Seleksi ini telah dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan berbagai pihak selama kurang lebih tiga bulan,” ucapnya.

    Dalam proses ini ditetapkan lima lembaga adat yang mewakili struktur masyarakat adat di Raja Ampat, yaitu DAS Maya Klanafat, DAS Maya Ambel Worem, Lembaga Adat Usba dan Wardo, Lembaga Adat Betew Kafdarun, serta DAS Maya Sub Suku Matbat.

    Menurutnya, pansel hanya bertugas mengusulkan tiga nama dari tiap lembaga adat. Adapun keputusan akhir berada di tangan otoritas yang ditentukan regulasi.

    “Kami menegaskan bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara agama dan proses seleksi ini. Proses rekrutmen ini bersifat terbuka, objektif, dan bebas dari unsur diskriminasi, termasuk berdasarkan agama,” tuturnya.

    Ferdinand menyesalkan jika ada anggapan bahwa faktor agama menjadi penghambat. Menurutnya, hal itu tidak benar dan tidak berdasar. Pihaknya pun meminta semua pihak untuk menghormati proses yang telah berjalan dan menjaga persatuan masyarakat adat Raja Ampat. (LP10/red)

     

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Daya Latih OAP Jadi Pemandu Selam Bersertifikat

    0
    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat Daya membekali orang asli Papua (OAP) dengan sertifikasi pemandu selam profesional. Pelatihan ini digelar di D’Coral Paradise...

    More like this

    Pemprov Papua Barat Daya Latih OAP Jadi Pemandu Selam Bersertifikat

    RAJA AMPAT, LinkPapua.id - Pemprov Papua Barat Daya membekali orang asli Papua (OAP) dengan...

    Buron Sejak 2014, TNI Tembak Mati Tokoh OPM Mayer Wenda di Papua Pegunungan

    JAKARTA, LinkPapua.id - Tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, tewas...

    Matius Fakhiri Imbau Pendukung Bersabar: Percayakan Hasil Akhir pada KPU

    JAYAPURA, Linkpapua.id- Calon Gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fakhiri, mengimbau seluruh pendukungnya untuk...
    Exit mobile version