PONTIANAK, LinkPapua.com – Mahasiswa asal Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang sedang menempuh pendidikan di Pontianak, Kalimantan Barat, mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik antara aktivitas tambang nikel dan sektor pariwisata di Raja Ampat, khususnya di kawasan wisata unggulan Wayag.
Desakan ini disampaikan dalam diskusi lepas yang digelar di Bundaran Taman Digulis Pontianak, Rabu (25/6/2025). Mahasiswa menilai konflik yang terus berlarut akibat pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah menimbulkan dampak luas terhadap aspek pembangunan, mulai dari ekonomi hingga citra pariwisata daerah.
Juru bicara mahasiswa Raja Ampat di Pontianak, John Marau, mengatakan konflik antara tambang dan pariwisata bukan persoalan sepele. Meski di beberapa lokasi seperti Manyaifun telah dilakukan mediasi aparat dan tokoh adat, tetapi ketegangan masih terjadi di kawasan lain. Salah satunya di Wayag, di mana wisatawan bahkan tidak diperbolehkan berkunjung oleh warga yang menolak tambang.
“Masalah sebesar ini dengan dimensi yang sangat luas tentu akan berdampak pada berbagai sektor berjangka panjang dan mempengaruhi kepariwisataan Raja Ampat,” ujarnya.
Mahasiswa menilai, konflik kepentingan antara tambang dan wisata tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah kabupaten. Mereka mendorong adanya keterlibatan pihak ketiga yang netral sebagai mediator.
Salomo Omkarsba, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tanjungpura, menambahkan pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen resolusi konflik, sebagaimana dipraktikkan di berbagai negara dalam menangani konflik krusial.
“Resolusi konflik segera dilakukan oleh pemda dengan mediator pihak gereja dan masjid agar dalam jangka pendek pencapaian solusi dapat mempengaruhi perbaikan dan percepatan pembangunan kepariwisataan Raja Ampat,” katanya.
Diskusi tersebut juga diikuti sejumlah mahasiswa Raja Ampat lainnya, di antaranya Ryke Omkarsba (Akuntansi), Febby Imbir (Kelautan dan Perikanan), Jhon Marau (Penjas), serta Noak Aitem dari Politeknik Pontianak. (LP10/red)
