JAKARTA, LinkPapua.id – Massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Maluku menggeruduk lokasi perayaan hari lahir (harlah) ke-66 PMII di kawasan RRI Jakarta. Aksi damai ini menuntut penyelesaian surat keputusan (SK) kepengurusan yang dinilai bermasalah serta menagih janji integritas konstitusi organisasi.
“Atas dasar itu massa menuntut satu hal tegas: Ketua Umum PB PMII Muhammad Sofiullah Cokro mengembalikan marwah PKC PMII Maluku sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) organisasi,” tegas Ketua Umum terpilih PKC Maluku Amar Leisubun di Jakarta, Sabtu (25/4/2025).
Amar yang notabene Ketua Umum terpilih PKC Maluku hasil Konfercab VIII memimpin langsung massa aksi saat acara berlangsung. Sejumlah tokoh nasional termasuk Ketua Umum PKB sekaligus Mabinda PMII Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadiri agenda tersebut.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan boikot yang telah berlangsung terhadap Pengurus Besar (PB) PMII. Massa menilai Ketua Umum PB PMII Muhammad Sofiullah Cokro mengabaikan prosedur dan konstitusi organisasi yang selama ini menjadi landasan kader.
Sementara itu, Sofiullah justru dikabarkan melarikan diri melalui pintu belakang gedung saat massa tiba di lokasi. Tindakan ini menuai kecaman tajam karena mencerminkan gaya kepemimpinan yang takut menghadapi aspirasi kader sendiri.
Amar menduga sejumlah oknum pengurus PB PMII sengaja mendorong kepentingan politik kelompok luar ke internal organisasi. Elite daerah maupun elite nasional dituding terlibat dalam konfigurasi politik yang merusak nama baik PB PMII demi konflik kepentingan.
Massa kemudian melanjutkan aksi protes ke depan Sekretariat PB PMII di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Mereka melontarkan kritik mendalam mengenai kegagalan Sofiullah dalam menjaga independensi organisasi dari intervensi partai politik.
Menurut Amar, kepemimpinan Sofiullah kini terancam gugatan legitimasi dari berbagai kader daerah karena hingga saat ini belum mengantongi SK Kemenkumham. Massa mengancam akan mendorong pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa jika tuntutan mereka tidak segera mendapat respons nyata. (LP14/red)
