OJK dan BPS Latih Petugas Jelang SNLIK Papua Barat 2026

Published on

SORONG, LinkPapua.id – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menggelar pelatihan petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Pelatihan ini menjadi langkah awal persiapan pelaksanaan SNLIK di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sektor keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan. Sektor keuangan diarahkan menjadi sumber pembiayaan yang dalam, inovatif, efisien, stabil, dan inklusif,” ujar Kepala Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Ferdian Ario dalam kegiatan di Aston Sorong Hotel & Conference Center, Selasa (25/11/2025).

“Inklusi keuangan menjadi salah satu indikator utama pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 yaitu dengan target sebesar 98%. Oleh karena itu juga dilaksanakan SNLIK setiap tahun,” lanjutnya.

Pelatihan ini bertujuan menyamakan persepsi petugas terhadap pemahaman konsep dalam survei. Selain itu, memastikan definisi operasional setiap variabel dipahami dengan benar.

Kepala BPS Papua Barat, Merry MP, menyampaikan pesan agar petugas lapangan memahami kuesioner, buku pedoman, dan showcard yang menjadi panduan. Hal ini penting agar pertanyaan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh responden.

Pada kesempatan ini, Merry juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang terjalin antara OJK dan BPS. Kerja sama ini bertujuan menjaga kualitas data dan memberikan gambaran utuh tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

SNLIK sendiri telah dilaksanakan OJK bekerja sama dengan BPS sejak tahun 2024 untuk menghasilkan nilai estimasi pada level nasional. Survei ini akan diselenggarakan di 120 Klkabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia.

Total responden yang dilibatkan mencapai 10.800 responden yang akan dilaksanakan pada periode Januari-Februari 2026. Pelaksanaan SNLIK bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi dan inklusi keuangan sekaligus mengevaluasi program yang sudah berjalan. (*/red)

Latest articles

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

0
MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon...

More like this

DPRK Manokwari Dorong Perubahan APBD 2026 Perkuat Pelayanan Publik

MANOKWARI, Linkpapua.id- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari mulai...

BKMT Papua Barat Temui Manajemen PELNI di Jakarta, Siapkan Rencana Kerja Sama Edukasi

JAKARTA, LinkPapua.id – Pengurus Wilayah (PW) Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat menemui...

Ketua BKMT Papua Barat Novia Utami Audiensi dengan Menag, Serahkan Proposal Sekretariat

JAKARTA, LinkPapua.id – Ketua Umum PW Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Papua Barat Novia...