MANOKWARI, LinkPapua.id – Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) Papua Barat mendesak pemerintah menetapkan alokasi anggaran bagi kontraktor OAP sejak awal pembahasan anggaran. Ketua PAL-KOAP Papua Barat Alex Wonggor menilai kepastian alokasi diperlukan agar kontraktor lokal tidak harus berulang kali menggelar demonstrasi untuk memperjuangkan pekerjaan.
Alex mengapresiasi dukungan Gubernur Papua Barat, organisasi perangkat daerah (OPD), dan DPRP terhadap program pemberdayaan kontraktor OAP. Namun, dia meminta dukungan itu disertai mekanisme anggaran yang transparan dan memberikan kepastian sejak awal tahun anggaran.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan), seluruh OPD, DPR, yang sudah mendukung kami kontraktor Orang Asli Papua,” ujar Alex kepada wartawan usai mengikuti upacara HUT ke-27 Papua Barat di Kantor Gubernur, Senin (12/10/2026).
Alex mengungkapkan PAL-KOAP memiliki 3.581 anggota yang tersebar di tujuh kabupaten di Papua Barat. Mereka telah menerima total alokasi Rp100 miliar untuk pemberdayaan kontraktor OAP, setelah penyaluran tahap pertama sebesar Rp36 miliar dan penambahan anggaran melalui perubahan anggaran.
Menurutnya, kepastian porsi anggaran akan membantu kontraktor mempersiapkan diri sebelum pembagian paket pekerjaan. Pemerintah juga diharapkan mengumumkan besaran alokasi setelah pembahasan anggaran selesai.
“Harapan kami, ke depan porsi anggaran itu sudah disiapkan dari awal. Setelah sidang anggaran, sudah jelas berapa bagian untuk kontraktor OAP. Jadi, kami tidak perlu demo setiap tahun untuk meminta anggaran,” katanya.
Alex menilai penetapan alokasi sejak awal dapat mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka besaran anggaran yang disediakan agar kontraktor OAP dapat mengetahui peluang pekerjaan yang tersedia.
Di sisi lain, PAL-KOAP menyatakan siap mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek yang diberikan kepada anggotanya. Pertanggungjawaban itu ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, Gubernur, DPRP, dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
“Kami siap mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikan kepada kami. Kami juga akan mengawal supaya paket-paket ini tidak disalahgunakan dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” ucap Alex. (LP14/red)
