MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menyampaikan soal pentingnya efisiensi anggaran dan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa.
Hal itu ini disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam rapat bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lantai 5 Kantor Gubernur, Rabu (4/6/2025).
Gubernur Dominggus menekankan bahwa setiap OPD wajib melaporkan program pengadaan yang masih tersedia dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2019, yang mengamanatkan keberpihakan kepada pelaku usaha OAP.
“Meskipun begitu, pelelangan akan terbatas untuk pengusaha OAP dan penunjukan langsung dengan nilai dibawah Rp1 miliar,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan OPD agar tidak mendahului proses tanpa koordinasi, mengingat saat ini terdapat 2.041 pengusaha yang perlu dievaluasi dalam kerangka efisiensi anggaran dan pemerataan peluang usaha.
Dominggus menyebut pemerintah kabupaten juga telah sepakat untuk menindaklanjuti proposal masyarakat di masing-masing wilayah sebagai bentuk pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan bahwa sistem pengadaan kini telah menggunakan aplikasi katalog elektronik versi 6 (V6), yang sebelumnya telah disosialisasikan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
Lebih jauh, Dominggus menuturkan pemerintah daerah akan mengundang pengusaha OAP untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi keuangan daerah dan mekanisme pengadaan yang berlaku.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan progres pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal. Dia juga menekankan percepatan implementasi program prioritas nasional seperti Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan cek kesehatan gratis.
“Terkait Makan Bergizi Gratis, ada intruksi agar pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk dapur umum dan koperasi merah putih,” katanya.
Untuk program pendidikan, dia menegaskan perlunya koordinasi dengan seluruh bupati guna memastikan keseriusan daerah dalam menyiapkan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat. (LP14/red)
