MANOKWARI, Linkpapua.com – Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membangun tambatan perahu sejauh 200 meter di kawasan pantai Borobudur, Kelurahan Padarni.
“Kami membangun ini untuk menjawab kebutuhan nelayan di Borobudur ini pasca kebakaran kemarin,” kata La Ode Nasution, Ketua PAC PPP Manokwari Barat, Minggu (31/7/2022).
Setelah kebakaran pada akhir 2021 lalu, para nelayan di Borobudur kerap menghawatirkan perahu yang berlabuh di pantai itu. Pasalnya, ketika gelombang air laut, perahu saling bergesekan.
“Sebab, tidak ada tambatan perahu sejak kebakaran maka kami berinisiatif membangun ini,” tuturnya.
Salah satu nelayan setempat, La Ode Baadila, mengaku tambatan perahu yang dibangun ini cukup representatif. Itu karena dibangun dengan posisi melintang sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak perahu.
“Tambatan perahu ini sangat representatif karena konstruksinya melintang. Ini cukup mengakomodir lebih banyak perahu nelayan,” tuturnya.
Dia pun mengaku, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membangun tambatan perahu sejak setelah peristiwa kebakaran. Namun, konstruksinya tidak sesuai kebutuhan para nelayan karena posisinya memanjang dari darat ke laut.
“Kalau yang dibangun BPBD kemarin sudah bagus, tapi kurang tepat. Sebab, hanya bisa mengakomodir beberapa perahu nelayan,” ungkapnya.
Ketua DPC PPP Kabupaten Manokwari, Abu Rumkel, mengaku bangga dengan kerja anggotanya di lapangan. Dia mengapresiasi insiatif pengurus PAC PPP Distrik Manokwari Barat
“Seluruh stakeholder partai dari tingkat DPC (dewan pimpinan cabang) maupun PAC PPP pentingnya punya kepekaan terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan PAC Distrik Manokwari Barat ini perlu kita lanjutkan sehingga kebutuhan masyarakat di bawah dapat terpenuhi, terutama nelayan,” kata Abu Rumkel.
Dia menyebut bahwa PPP Manokwari dalam kerja-kerja politik ke depan lebih memperhatikan aspek kepedulian terhadap masyarakat, terutama berupaya membantu membangun infrastruktur dan mendorong agar dapat menjadi perhatian pemerintah daerah. (LP2/Red)
