RAJA AMPAT, LinkPapua.id – Fraksi Hanura DPRK Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyoroti buruknya pelayanan di RSUD Raja Ampat. Mereka mendesak Bupati Orideko Iriano Burdam segera mengevaluasi pimpinan RSUD.

“Banyak keluhan dari pasien, masyarakat, bahkan salah satu pimpinan dewan juga pernah mengalaminya. Penanganannya tidak berimbang, fasilitas dokter dan tenaga kesehatan terbatas, hingga ketersediaan oksigen yang sering bermasalah,” ujar juru bicara Fraksi Hanura Muamar Kadafi dalam rapat pandangan fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 di ruang sidang DPRK Raja Ampat, Kamis (18/9/2025).

“Karena itu kami menilai perlu ada evaluasi serius terhadap pimpinan RSUD,” tambahnya.

Muamar mengatakan masalah RSUD bukan kali ini saja dibahas. Sebelumnya fraksi juga sudah memberi rekomendasi agar pimpinan RSUD dievaluasi, tetapi belum ada perbaikan signifikan.

Selain rumah sakit, pelayanan di puskesmas juga disorot. Hanura menilai petugas masih belum disiplin soal jam kerja.

“Masyarakat datang berobat, tetapi petugas belum ada di tempat. Harus menunggu lama. Ini kan menyangkut pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat,” ketusnya.

Hanura menegaskan sektor kesehatan adalah hal krusial dalam pembangunan daerah. Karena itu, mereka meminta komisi terkait bersama pemda serius memperhatikan persoalan ini.

“Ini bukan soal siapa yang memimpin, tetapi soal kinerja. Kalau pelayanan tidak maksimal, maka harus ada evaluasi agar rumah sakit dan puskesmas benar-benar bisa menjadi tempat masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak,” tutup Muamar. (LP10/red)