MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat berjanji akan menyelesaikan proses pengangkatan 1.335 tenaga honorer menjadi ASN mulai tahun ini. Hanya saja pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.

Hal ini disampaikan Pj Sekda Papua Barat Jacob Fonataba saat menerima perwakilan pengunjuk rasa di Kantor Gubernur, Selasa siang (9/7/2024). Pengunjuk rasa dari kalangan honorer berunjuk rasa sejak pagi dan memblokade jalan menuju Kantor Gubernur PB di Manokwari.

Dalam orasinya mereka menuntut 3 hal. Pertama, pemprov diminta segera mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan 1.002 atau 1.335 honorer di bulan Juli 2024. Kedua para honorer Papua Barat dengan tegas menolak PPPK. Dan ketiga, mereka meminta kepastian waktu pengangkatan honorer formasi 2021.

Usai berorasi di jalan, pengunjuk rasa lalu berkumpul di depan kantor gubernur dan meminta bertemu secara langsung dengan Pj Sekda Papua Barat Jacob Fonataba.

“Kami di sini minta untuk bapak sekda yang turun tangan langsung mendengarkan dan menganggapi aspirasi kami,” ujar Daud Nauw, salah satu perwakilan honorer.

Plt Kepala BKD Papua Barat Muhammad A Tawaqal datang menemui pengunjuk rasa Namun kehadiran Tawaqal ditolak.

“Kami tidak mau siapapun selain Bapak Sekda, kami maunya bapak Sekda yang langsung turun tangan,” jawab mereka.

Setelah menunggu beberapa lama akhirnya, Pj Sekda Papua Barat Jacob Fonataba pun hadir dan memberikan penjelasan. Jacob menuturkan bahwa pemerintah sedang memproses pengangkatan 1.335 honorer tetapi melalui prosedur yang berlaku.

“Kami tidak bisa bekerja semau kami, ada aturan yang kami ikuti,” ujar Jacob.

Jacob juga meminta agar verifikasi data benar-benar valid berapa jumlah honorer. Jangan sampai ada pihak lain sebagai tunggangan yang mengaku sebagai honorer dan akan merugikan semua.

Mendengar jawaban Pj Sekda para demontrasi terus mendesak agar di pastikan waktunya. Karena mengingat tidak lama lagi akan memasuki bulan pilkada dan seluruh kegiatan pemerintah akan difokuskan ke sana.

“Kami mau waktunya kapan? Jangan janji-janji terus kami sudah capek kesana kesini ikuti aturan ini, tetapi hal kami belum kami dapatkan,” kata pengunjuk rasa.

Jacob Fonataba menjelaskan kembali bahwa tahun ini sudah tidak ada pengangkatan tenaga honorer baru. Pemprov memfokuskan pengangkatan 1.002 atau 1.335 honorer menjadi PNS. Setelah merasa puas dengan jawaban pj sekda akhirnya, blokade jalan dibuka.

“Kami sudah dengan semua jawaban bapak sekda dan akan kami tunggu dan kami pantau dan kami akan menuntut kembali nanti,” tutup para pengunjuk rasa dengan kompak.(LP14/Red)