MANOKWARI,Linkpapuabarat.com – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Papua Barat menggelar Rapat Kerja Wilayah V pada Sabtu (27/3/2021) di Kabupaten Manokwari. Di rakerwil ini PKS mengungkap target besar mereka di Pemilu 2024.
Ketua DPW PKS Papua Barat Syaiful Maliki menyampaikan pelaksanaan Rakerwil merupakan tindak lanjut dari rakernas yang dilaksanakan belum lama ini. Ia menyebut ada dua sasaran besar PKS yang harus jadi target ke depan.
“Pelaksanaan target PKS harus mencapai 2 sasaran. Yaitu menambah suara dan menambah kader. Kita tidak ingin hanya menambah kader tetapi harus kualitasnya juga. Karena kader ini yang nantinya akan menjadi anggota DPR maupun pimpinan daerah,” ujar Syaiful.
Wakil Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur Saadiyah Uluputty mengungkapkan, perlu adanya harmonisasi antara pemerintah, politik dan stake holders lainnya. Agar ke depan masyarakat benar benar merasakan keadilan di sektor ekonomi dan sosial.
“Kawasan timur Indonesia merupakan wilayah yang kaya Sumber Daya Alam, tapi faktanya masih tertinggal di berbagai bidang. Isu kemiskinan dan terbatasnya infrastruktur menjadi permasalahan yang dihadapi,” katanya.
Karena itu, PKS senantiasa memiliki kebijakan politik yang berkeadilan. PKS berjanji akan hadir dalam setiap persoalan masyarakat.
“Kita berharap hadirnya anggota DPR dari PKS jadi pelumas interaksi sosial yang berkualitas,” ungkap anggota DPR RI tersebut.
Dia juga berpesan agar rakerwil dapat merumuskan agenda politik ke depan hingga sampai level terbawah.
Sementara itu Gubernur Papua Barat yang diwakili taf ahli bidang pemerintahan Robert.R.A. Rumbekwan mengungkapkan partai politik harus membangun organisasi yang solid sehingga yang dicita-citakan dapat tercapai.
“Pengurus PKS harus bergotong royong membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah mengharapkan kerja sama yang baik agar apa yang diharapkan dapat terwujud demi masa depan masyarakat,” tutupnya.
PKS sendiri menargetkan di 2024 mendatang dapat meraih 15 persen dari kursi di setiap DPR. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(LPB3/red)
