Serapan Anggaran Lambat, OPD Papua Barat Diminta Buat Adendum Kontrak

Published on

MANOKWARI, LinkPapua.id – Asisten II Setda Papua Barat Melkias Werinussa meminta OPD segera membuat adendum kontrak untuk mengejar serapan anggaran yang masih rendah. Ia menegaskan pentingnya kelengkapan administrasi agar tidak menjadi temuan saat audit.

“Ini menjadi catatan bagi kita semua agar mengejar serapan anggaran di waktu tersisa ini,” ujar Melkias saat memimpin apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (17/11/2025).

Dia mengatakan sejumlah kegiatan berbasis kontrak sudah habis masa berlakunya pada November. Ia menyebut adendum wajib dibuat agar tidak memunculkan masalah pemeriksaan.

“Kadang-kadang kontrak tidak ada adendum. Begitu tim pemeriksa masuk, maka itu akan menjadi temuan,” tuturnya.

Melkias menargetkan serapan anggaran minimal berada di angka 90 persen pada akhir tahun. Ia menyoroti kebiasaan pemerintah daerah yang meminta tambahan dana tetapi tidak mampu menghabiskan anggaran yang tersedia.

“Mestinya kita malu, tidak mampu untuk serap anggaran, namun minta uang lagi. Ini tidak pas dan menjadi catatan kita semua sehingga di tahun depan tidak terulang kembali,” kata dia.

Werinussa menilai OPD masih terbiasa kebut serapan hanya di satu hingga dua bulan terakhir. Ia menegaskan pola itu tidak sesuai target serapan per triwulan.

Ia berharap realisasi anggaran bisa berjalan sejak awal tahun agar perputaran ekonomi ikut terdorong. Ia menyebut rendahnya serapan anggaran berdampak langsung pada lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

“Jika sekarang di progres pertumbuhan ekonomi kita pasti rendah karena pertumbuhan ekonomi lebih banyak disuplai oleh keluarnya anggaran pemerintah,” ucapnya.

Di akhir arahannya, Werinussa meminta percepatan sertijab 11 pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik. Ia menyebut urusan penandatanganan dokumen keuangan tak bisa lagi dilakukan oleh pejabat lama.

“Bapak Gubernur (Dominggus Mandacan) sendiri telah meminta bahwa sertijab dari pejabat lama kepada pejabat baru dipercepat karena proses tanda tangan yang berurusan dengan keuangan sudah tidak bisa dengan pejabat lama,” ungkapnya. (LP14/red)

Latest articles

Papua Barat Lepas 20 Peserta MTQ Korpri Nasional, Bawa Target Perbaikan...

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melepas 20 peserta untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional ke-8 di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan...

More like this

Papua Barat Lepas 20 Peserta MTQ Korpri Nasional, Bawa Target Perbaikan Prestasi

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat melepas 20 peserta untuk mengikuti MTQ...

Gubernur Dominggus Buka Pameran UMKM Papua Barat, Dorong Produk Lokal Jadi Raja di Rumah Sendiri

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan membuka Pameran UMKM Papua Barat 2026...

Gubernur Papua Barat: 1 Agustus Seharusnya Atribut HUT Kemerdekaan RI Sudah Terpasang

MANOKWARI, LinkPapua.id – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyoroti belum terpasangnya baliho dan spanduk...