Surati Kemendagri, MRPB Minta Penambahan Kuota CPNS 2022

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com- Tak hanya memperjuangkan afirmasi untuk penerimaan TNI/Polri, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) juga memperjuangkan penambahan kuota CPNS di Papua Barat. Penambahan diusul bisa memenuhi kebutuhan seluruh kabupaten dan kota.

“Kami apresiasi TNI/Polri soal penerimaan afirmasi TNI/Polri. Kami juga minta agar penerimaan kejaksaan sebanyak 250 orang segera dilaksanakan,” ujar ketua MPR Maxsi Nelson Ahoren kepada wartawan, Jumat (6/5/2022).

Selain itu, kata Ahoren, MRPB juga meminta adanya penambahan PNS di Papua Barat. Menpan telah memberikan porsi CPNS sebanyak 12.100 untuk pengangkatan. Di antaranya 8.100 telah dilakukan penerimaan dan terbagi di kabupaten/kota dengan asumsi satu daerah mendapat porsi sekitar 500 orang.

“Sehingga masih sisa 4.000 yang belum dilakukan penerimaan dan kami meminta untuk ada penambahan lagi sebanyak 3.000 sehingga totalnya 15.100,” jelasnya.

Menurut Ahoren, yang sisa ini tidak dilakukan perekrutan terbuka maupun penerimaan umum. Namun dia meminta agar yang sisa kuota bisa dikembalikan ke provinsi dan dibagi lagi ke kabupaten/kota untuk dilakukan pengangkatan honorer.

“Dalam waktu dekat MRP akan melakukan koordinasi dengan Kemendagri. Kami juga sudah menyampaikan ini kepada gubernur,” katanya.

Kalau dibagi ke kabupaten/kota dari total sisa kuota yang ada maka setiap kabupaten/kota bisa mendapatkan 290 orang untuk diangkat menjadi PNS.
Dia juga berharap ada penambahan lagi penerimaan taruna STPDN.(LP9/Red)

Latest articles

Pansus DPRP Papua Barat Soroti Besarnya SiLPA di LKPJ Pemprov 2025

0
MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pelaksanaan APBD Pemprov Papua Barat. Temuan ini...

More like this

Pansus DPRP Papua Barat Soroti Besarnya SiLPA di LKPJ Pemprov 2025

MANOKWARI, LinkPapua.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRP Papua Barat menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan...

DPRK Manokwari Minta OPD Lengkapi Data Program untuk Evaluasi LKPJ 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari meminta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang...

Pansus DPRP Papua Barat Ultimatum OPD Mangkir Rapat LKPJ 2025

MANOKWARI, LinkPapua.id – Pansus DPRP Papua Barat mengultimatum OPD yang mangkir dari rapat pembahasan...