MANOKWARI, Linkpapua.com – Penambahan kuota BBM jadi wacana hangat di tengah antrean yang kerap terjadi di SPBU di Manokwari maupun beberapa daerah di Papua Barat. Antrean ditengarai terjadi karena stok dan kebutuhan BBM yang tidak seimbang.

Hal itu juga mendapat sorotan dari anggota DPD RI perwakilan Papua Barat, Mamberob Yosephus Rumakiek. Menurutnya, selain penambahan kuota, yang juga perlu menjadi perhatian adalah pengawasan distribusi BBM tersebut.

“Memang kondisi ini menjadi krisis global terlebih adanya wacana kenaikan harga BBM, tetapi salah satu persoalannya adalah kuotanya. Dalam beberapa kali rapat dengan Kementrian ESDM maupun Pertamina ini sudah saya sampaikan agar ada penambahan kuota atau penambahan SPBU di daerah-daerah. Tetapi, bagi saya yang tidak kalah penting juga adalah pengawasan distribusinya,” ujar Mamberob, Kamis (1/9/2022).

Diduga ada praktik-praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang seharusnya untuk penggunaan nonindustri justru digunakan untuk keperluan industri.

“Dalam proses distribusi harus dipastikan bahwa distribusi BBM subsidi memang diperuntukkan bagi yang berhak. Karena akibat antrean BBM tentu sangat berpengaruh pada masyarakat karena mereka menghabiskan banyak waktu untuk antre BBM. Apalagi kendaraan-kendaraan pengangkut logistik sehingga bisa berdampak ke kelangkaan barang ujung-ujungnya menyebabkan inflasi,” jelas dia.

Menurutnya, berapa pun stok yang disiapkan jika tidak diimbangi dengan pengawasan akan berpotensi menyebabkan keterbatasan stok BBM. Sejumlah upaya untuk meminimalkan penyalahgunaan BBM subsidi yang dilakukan Pertamina termasuk menggunakan aplikasi My Pertamina belum efektif dalam pemenuhan kebutuhan BBM. (LP3/Red)