MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, blak-blakan menyebut pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) masih terganjal masalah perencanaan dan validitas data. Meski sudah berjalan lebih dari dua dekade, persoalan mendasar ini dinilai masih menjadi penghambat utama percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.
“Masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan Otsus, di antaranya keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan, keterbatasan data dasar yang valid, serta belum kuatnya komitmen bersama antar pemangku kepentingan,” ujar Lakotani saat membuka rapat penguatan kapasitas dan kinerja Otsus Papua di Manokwari, Rabu (25/2/2026).
Lemahnya manajemen perencanaan ini berdampak langsung pada kualitas program yang ditujukan bagi orang asli Papua (OAP). Lakotani secara terbuka mengakui bahwa efektivitas pemanfaatan dana besar dari pusat belum sepenuhnya optimal di lapangan.
“Pemerintah provinsi terus memperluas sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan setiap kebijakan Otsus dapat diimplementasikan secara optimal demi percepatan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Pemprov Papua Barat kini berupaya memperkuat koordinasi lintas sektoral agar Otsus tidak hanya sekadar menjadi urusan administratif semata. Sinergi ini diperlukan agar alokasi anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya benar-benar tepat sasaran.
“Rekomendasi yang dihasilkan harus menjadi panduan konkret agar pelaksanaan Otsus lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama OAP,” tegas Lakotani.
Terdapat lima aspek strategis yang menjadi fokus perbaikan, mulai dari akuntabilitas anggaran hingga penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025-2029. Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan Badan Pengarah Papua juga menjadi poin kunci yang harus segera diperkuat.
Lakotani berharap hasil rapat tersebut tidak hanya berakhir sebagai dokumen formal di atas meja. Panduan operasional yang dihasilkan diharapkan mampu memperbaiki kinerja seluruh perangkat daerah dalam mengeksekusi dana Otsus.
Langkah ini sejalan dengan sorotan pemerintah pusat yang sebelumnya meminta transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kini, komitmen pemerintah daerah tengah diuji untuk menjawab harapan publik Papua akan perubahan nyata di berbagai sektor kehidupan. (LP14/red)
