Manokwari-Presiden Joko Widodo menggenjot serapan anggaran pemerintah daerah serta seluruh kementerian dan lembaga di Provinsi Papua Barat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Papua Barat, Hari Utomo, Senin (7/9) mengutarakan bahwa Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang tidak mengalami kontraksi ekonomi pada masa pandemi COVID-19.

Kebijakan keuangan yang ditempuh pemerintah diharapkan dapat memacu perekonomian daerah dan nasional agar tetap stabil.

“Dalam arahan pak Presiden kepada kementerian lembaga juga kepada pak Gubernur Papua Barat kurang lebih sama. Kegiatan belanja harus ditingkatkan karena investasi tidak bisa diharapkan saat pandemi, yang benar-benar menjadi pendorong adalah fiskal baik APBN maupun APBD,” ucap Hari.

Saat pandemi, kata Hari berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian nasional mengalami kontraksi. Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya tetap tumbuh.

“Ini yang ingin kita pertahankan, maka diharapkan pak gubernur bisa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah kabupaten kota maupun kementerian lembaga di daerah,” kata dia lagi.

Hingga Agustus, kata dia, serapan anggaran pada kementerian lembaga baru mencapai 49,9 persen. Pada triwulan tiga diharapkan bisa mencapai 60 persen.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan pada kesempatan terpisah mengutarakan, selain mendorong percepatan anggaran pemerintah provinsi ia pun akan berkoordinasi dengan seluruh bupati, wali kota serta pimpinan lembaga di daerah tersebut agar serapan maksimal.

Untuk serapan APBD Papua Barat hingga triwulan III ini baru mencapai 36,30 persen. Ia mendorong seluruh organisasi perangkat daerah segera menuntaskan tender proyek.

Dia bersyukur, meskipun melambat perekonomian di Papua Barat masih bertumbuh saat virus corona mewabah di seluruh daerah.(LPB1/red)