BINTUNI, Linkpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama tim, Kamis (28/7/2022), membahas pemalangan pemilik hak ulayat Bandara Steenkool (Bandara Bintuni). Rapat dipimpin langsung Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, didampingi Wakil Bupati, Matret Kokop.
Rakor yang juga dihadiri Kepala Bandara Steenkool, Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dishub Teluk Bintuni, Kepala BIN, dan Kapolsek Bintuni ini untuk mencari solusi menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dalam rapat kami mendengarkan presentasi dari tim kerja yang sudah dibentuk dengan SK Bupati Teluk Bintuni dan selama ini sudah melakukan peninjauan ke lokasi mengumpulkan segala dokumen-dokumen,” ucap Petrus.
Petrus mengungkapkan pihaknya sudah mendapatkan dokumen atas status Bandara Steenkool. Pertemuan ini, kata dia, penting untuk memastikan apakah tanah bandara berstatus milik negara atau pemilik hak ulayat. Pemkab Teluk Bintuni rencananya akan mengundang pemilik hak ulayat, yakni marga Yettu, pada 1 Agustus nanti untuk melakukan pertemuan bersama unsur terkait.
“Pemerintah sangat menghargai masyarakat adat, pemerintah tidak pernah mengabaikan hak-hak adat, namun saya berharap kepada masyarakat adat untuk memahami kondisi saat ini. Saya berharap agar palang yang ada di bandara saat ini dicabut atau dilepas supaya ekonomi bisa jalan, aktivitas transportasi penumpang dapat berjalan kembali. Kita saat ini sedang melakukan tahapan negosiasi apa yang menjadi hak dari masyarakat adat atau pemilik hak ulayat itu,” beber Petrus.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan membawa hal ini ke dalam regulasi hukum yang pada muaranya tiba pada satu keputusan, tanah bagian mana yang harus diselesaikan pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan.
“Saya selaku kepala daerah, sebagai orang tua, meminta agar segala sesuatunya dilakukan dengan cara diskusi. Kita jangan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan karena itu dapat merugikan kita semua,” ucap Petrus.
Dirinya juga berterima kasih kepada tim yang telah bertugas memverikasi data, validasi data, dan mencari bukti-bukti sehingga pemerintah sudah mempunyai beberapa bukti.
“Nanti pada saat pertemuan kami akan paparkan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh pemda. Lalu kita akan lakukan negosiasi dengan masyarakat. Nanti titik temunya akan kita cari sama-sama dan mencari waktu untuk menyediakan dana. Yang penting kita sepakat dulu,” ujar Petrus. (LP2/Red)
