MANOKWARI, LinkPapua.id – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Mohamad Lakotani mengingatkan kerja sama penguatan literasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). Dia meminta seluruh pihak menerjemahkan kesepakatan tersebut menjadi program nyata yang terukur dan dirasakan masyarakat.
“Literasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Karena itu, sinergi semua pihak harus diwujudkan dalam langkah yang nyata,” ujar Lakotani saat membuka Festival Literasi Papua Barat sekaligus penandatanganan MoU dan PKS literasi di Auditorium TP-PKK Papua Barat, Arfai, Senin (19/10/2026).
Lakotani mengatakan penguatan literasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, keluarga, sekolah, dunia usaha, dan komunitas. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar budaya membaca tumbuh di tengah masyarakat.
Dia menekankan keluarga sebagai lingkungan pertama yang membentuk kebiasaan membaca anak. Orang tua perlu menjadi teladan dengan membiasakan anak membaca, berdiskusi, dan menyediakan bahan bacaan di rumah.
“Anak adalah peniru yang sangat baik. Kalau kebiasaan membaca dimulai dari keluarga, itu akan menjadi budaya yang terbawa sampai mereka dewasa,” katanya.
Lakotani berharap kerja sama tersebut memperluas akses literasi hingga ke kampung-kampung di Papua Barat. Program yang didorong meliputi pengembangan pojok baca, perluasan perpustakaan digital, serta penguatan literasi hukum dan kesehatan.
Dia juga meminta kelompok anak muda, perempuan, dan Orang Asli Papua (OAP) menjadi sasaran program literasi. Upaya tersebut diharapkan memperluas manfaat program agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Ketua Panitia Festival Literasi yang juga Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat Simson Dowansiba menegaskan penandatanganan kerja sama harus menjadi awal pelaksanaan program. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kegemaran membaca, memperluas akses informasi dan pengetahuan, serta membangun jejaring kemitraan literasi.
“Harapan kami kegiatan ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal program yang nyata, terukur dan berkelanjutan,” tuturnya.
Simson mengatakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan menyusun rencana kerja lanjutan yang memuat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak. Monitoring juga diperlukan untuk memastikan seluruh kesepakatan terlaksana.
Tanpa rencana kerja, pembagian tanggung jawab, dan pengawasan yang jelas, MoU berpotensi menjadi dokumen formal tanpa dampak langsung terhadap budaya baca masyarakat. Karena itu, Simson menekankan pentingnya tindak lanjut yang terukur.
Simson berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas pemanfaatan perpustakaan secara berkelanjutan. Upaya itu diharapkan turut membangun masyarakat Papua Barat yang cerdas dan berdaya saing.
“Yang penting adalah tindak lanjutnya. Harus ada pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas serta monitoring,” ucapnya. (LP14/red)
