MANOKWARI, LinkPapua.id – Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat mendorong pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilakukan secara digital. Upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan website untuk memperluas akses informasi bagi stakeholder.
Digitalisasi tersebut menyasar instansi bidang kesehatan maupun nonkesehatan yang hendak menerapkan pola layanan BLUD di Papua Barat. Pengembangan pembinaan digital itu mendapat dukungan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Papua Barat Jefrry JV Auparay.
Optimalisasi website menjadi bagian dari sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Administratif Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Biro Perekonomian Papua Barat, Selasa (8/9/2026).
Pengembangan pembinaan digital ini dilaksanakan Yohanis Baibaba, ASN Biro Perekonomian yang mengikuti Diklat PKA Angkatan I Tahun 2026. Diklat tersebut diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Barat.
Melalui website Biro Perekonomian, stakeholder nantinya dapat mengakses berbagai informasi mengenai BLUD. Materinya mencakup Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, modul penilaian dan penetapan BLUD, serta pertanyaan yang sering diajukan stakeholder.
Informasi digital tersebut juga diarahkan menjadi pedoman bagi instansi yang ingin menerapkan pola layanan BLUD. Pembinaan itu diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Digitalisasi pembinaan diarahkan untuk mengurangi disparitas informasi BLUD yang selama ini dapat menjadi salah satu kendala dalam proses pemahaman dan penerapannya,” kata Jefrry.
Dengan informasi yang tersedia secara digital, stakeholder dapat memperoleh materi secara lebih merata. Informasi juga dapat diakses dan terdokumentasi tanpa sepenuhnya bergantung pada pertemuan tatap muka.
Pengembangan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas Biro Perekonomian yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 87 Tahun 2019. Regulasi itu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat.
Selain itu, optimalisasi website sebagai sarana pembinaan digital disebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 33 Tahun 2023. Pergub tersebut mengatur Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penguatan informasi BLUD berbasis digital juga dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD. Program tersebut diarahkan untuk mendukung visi meningkatkan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Sosialisasi dihadiri ASN Biro Perekonomian. Selain itu, diikuti Dinas Kesehatan Papua Barat dan Dinas Komunikasi dan Informatika Papua Barat. (LP14/red)
