MANOKWARI, LinkPapua.com – Sekretaris Umum DPP BMP21 Papua Barat, Markus Fatem, mendesak Kesbangpol Papua Barat mencairkan dana hibah untuk BMP21 yang hingga kini masih terhambat. Markus mengatakan, selama ini Kesbangpol hanya mengumbar janji.

“Saya minta kepada yang terhormat Kepala Kesbangpol Papua Barat untuk membantu mencairkan bantuan dana hibah kami ormas atau NGO Labour BMP2I Papua Barat tahun 2023. Bapak tidak boleh putar kami. Setop janji-janji kami lagi,” kata Markus, Selasa (19/12/2023).

Markus mengatakan, ormas yang dipimpinnya adalah organisasi resmi. Organisasi ini berasaskan Pancasila. Karena itu, kata dia, tidak ada alasan bagi pemprov untuk tidak mencairkan dana hibah tersebut.

“Mandataris kami itu berasas Pancasila terutama sila ke-3 dan ke-4 yang berbunyi ‘Persatuan Indonesia’ dan ‘Kerakyatan yang pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan’. Jadi, artinya kami ini bagian dari representase pemuda dan masyarakat juga termasuk buruh di Papua Barat,” katanya.

Markus berharap dana bantuan hibah yang bersumber dari dana APBD dan Otsus itu dicairkan bagi organisasinya. Pasalnya, ini telah memasuki akhir tahun.

“Harusnya Badan Kesbangpol paham dan mengerti untuk mencairkan bantuan kami. Mengapa demikian, organisasi kami NKRI dan organisasi kami itu asas Pancasila dan UUD 1945. Terus, organisasi kami ini diakui negara melalui SK Menteri Hukum HAM,” jelasnya.

Markus mempertanyakan komitmen Kesbangpol dalam melakukan pembinaan terhadap ormas.

“Pertanyaannya adalah sejauh kemampuan Kesbangpol Papua Barat untuk melihat kami. Jangan-jangan kami ini anak tiri lagi,’’ ujar warga Kampung Pami ini. (*/Red)