MANOKWARI, LinkPapua.com – Sekretaris Umum DPP BMP21 Papua Barat, Markus Fatem, meminta Polda Papua Barat membuka penyelidikan atas kasus dugaan korupsi dana konservasi. Dana konservasi bergulir sejak 2017 dan diduga terjadi banyak penyimpangan.
“Saya minta Bapak Kapolda Papua Barat (Brigjen Pol. Johnny Eddizon Isir) tolong cek dan audit dana konservasi tahun 2017-2022. Anggarannya tidak sampai ke masyarakat adat. Sejak Papua Barat dinobatkan sebagai provinsi konservasi di Indonesia, bahkan dunia internasional,” ujar Markus dalam keterangannya, Selasa (19/12/2023).
Menurut Markus, ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang menjurus pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Dana konservasi yang ada di salah satu dinas di Pemprov Papua Barat, yaitu DKP Papua Barat, itu harus diaudit. Pasti ada dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” kata Markus yang juga Ketua Kelompok Kerja Konservasi Penyu (KKP) Yayasan Konservasi Alam Papua Barat.
Markus membeberkan dirinya sebagai pemerhati masalah sosial di tanah Papua Barat ikut mendorong dan mendesak aparat penegak hukum melakukan monitoring terhadap kasus korupsi dan TPPU di Papua Barat.
“Saya minta dan dukung Kapolda Papua Barat sebagai aparat negara dalam rangka memberantas dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Papua Barat. Kami dukung dan saya minta tolong kami masyarakat terus mengeluh soal hak-hak mereka,” tuturnya. (*/Red)
