TELUK BINTUNI, LinkPapua.id – Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menginstruksikan pengelola SPBU segera mencari solusi konkret untuk mengurai antrean panjang kendaraan yang mengular. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memitigasi dampak lonjakan harga BBM non-subsidi dan menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat.

“Kalau bisa jangan lagi ada antrean panjang, mungkin SPBU bisa cari cara bagaimana supaya antrean ini bisa terurai,” ujar Yohanis saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Tisai, Distrik Bintuni, Rabu (22/4/2026).

Yohanis bersama Wakil Bupati Joko Lingara dan jajaran Forkopimda menyisir sejumlah titik distribusi energi. Tim bertujuan mencegah spekulasi harga sekaligus mencari jalan keluar atas dampak kenaikan harga BBM non-subsidi di lapangan.

Bupati mengawali pengecekan di distributor gas PT Irman Jaya Martabe yang berlokasi di SP 5. Pihak distributor melaporkan harga jual masih stabil karena mereka masih melepas stok lama kepada pelanggan.

Gas ukuran 5,5 kg masih dibanderol dengan harga Rp185 ribu. Sementara itu, konsumen masih bisa menebus tabung ukuran 12 kg pada harga Rp365 ribu.

Yohanis memberikan edukasi langsung kepada pihak distributor terkait upaya menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah berharap kenaikan harga energi tidak memicu lonjakan harga bahan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen.

Manager PT Irman Jaya, Ricard Waldes, memberikan keterangan mengenai kondisi harga dari pihak Pertamina. Dia membenarkan adanya kenaikan harga dari pusat, namun pihaknya memilih menunda penyesuaian harga jual.

“Saat ini stok gas habis, kami baru mau ambil lagi ke Manokwari, mungkin besok sudah ada harga baru,” ungkap Ricard.

Ricard menjelaskan kebutuhan gas di Teluk Bintuni mencapai angka 1.000 tabung tiap bulan. Rumah tangga mendominasi penggunaan tabung 12 kg, sedangkan para pedagang lebih banyak memakai tabung 5,5 kg.

PT Irman Jaya Martabe saat ini menyalurkan pasokan gas melalui 30 outlet yang tersebar di wilayah Teluk Bintuni. Usai mengecek gas, Bupati dan rombongan bergeser menuju SPBU Tisai PT Sinar Teluk Bintuni yang membawahi empat agen.

Bupati berdiskusi cukup lama dengan penanggung jawab lapangan terkait teknis penyaluran BBM di lokasi tersebut. Dia meminta perusahaan memastikan stok BBM subsidi mengalir tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Yohanis menekankan larangan keras bagi SPBU menjual Bio Solar subsidi untuk kebutuhan sektor industri. Dia menegaskan kalangan industri wajib menggunakan BBM non-subsidi jenis Dexlite sesuai aturan yang berlaku.

Penanggung jawab PT Sinar Teluk, Arifudin, mengungkapkan rencana perusahaan untuk mengatasi masalah kepadatan kendaraan. Pihaknya saat ini tengah menyiapkan satu unit SPBU tambahan yang berlokasi di kilometer 4.

Arifudin berharap penambahan fasilitas SPBU baru tersebut mampu memangkas antrean panjang pengguna Bio Solar. Namun, ia menyebut stok BBM subsidi di Teluk Bintuni saat ini memang belum mencukupi kebutuhan riil masyarakat.

“Kalau Pertalite stoknya sudah ideal, tapi kalau mau ditambah lebih bagus lagi, saat ini stok pertalite 270 kL, kalau mau ditambah kita paskan 300 kL sudah ideal,” tutur Arifudin.

Arifudin merinci idealnya wilayah tersebut mendapatkan pasokan 150 kL Bio Solar setiap bulannya. Saat ini pihak SPBU hanya menerima pasokan sebanyak 90 kL sehingga terjadi kekurangan stok yang cukup signifikan.

Lonjakan harga yang sangat mencolok terjadi pada BBM non-subsidi jenis Dexlite. Harga Dexlite meroket tajam menjadi Rp24.150 per liter dari harga sebelumnya yang hanya Rp14.500 per liter.

Kondisi berbeda terlihat pada harga BBM jenis Pertamax yang terpantau masih stabil. Harga Pertamax tidak mengalami perubahan dan bertahan pada angka Rp12.600 per liter.

Plt Sekda Teluk Bintuni, IB Putu Suratna, memberikan penegasan terkait urgensi pengawasan ketat terhadap distribusi BBM subsidi. Dia tidak ingin pengguna yang tidak berhak, terutama kalangan industri, ikut menikmati jatah subsidi rakyat.

“Kalau angkutan barang menggunakan BBM non-subsidi akan berdampak pada naiknya harga bapok karena sebagian besar barang dikirim dari Manokwari menggunakan transportasi darat,” bebernya.

Pemerintah daerah berencana mengumpulkan para pedagang BBM untuk merumuskan solusi bersama. Putu menyebut pengawasan akan menyasar kebutuhan stok di seluruh titik distributor BBM secara menyeluruh.

“Kita akan kumpulkan pedagang BBM untuk mencari solusi,” tutupnya. (LP5/red)