MIMIKA, linkpapua.com -Penjabat Gubernur Papua Barat yang juga Ketua Asiosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua,

Paulus Waterpauw memimpin rapat kerja daerah (rakerda) gubernur se-Tanah Papua, Rabu (20/9/2023).
Rakerda pertama yang digelar sejak pemekaran sejumlah provinsi baru di Papua ini, menghasilkan 7 kesepakatan strategis.

Rakerda berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hadir, Gubernur Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

“Rakerda dilakukan untuk meningkatkan sinergitas peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program strategis nasional di daerah demi kemakmuran masyarakat di tanah Papua,” ujar Waterpauw di sela sela rakerda.

Menurut Waterpauw, ada beberapa poin penting yang ingin dicapai dalam pertemuan tersebut. Di antaranya, mensinergikan kebijakan dan program-program nasional di daerah terkait penanganan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Tanah Papua.

Selanjutnya, sinergitas dan peran serta pemerintah dalam pengendalian inflasi di Tanah Papua, optimalisasi dan peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana otsus demi kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

“Kita juga mendorong kesiapan provinsi dalam rangka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024,” jelasnya.

Waterpauw dalam kesempatan tersebut berharap setiap kepala daerah dapat memberikan dukungan dalam mempromosikan potensi-potensi wilayahnya di seluruh Indonesia dan mancanegara. Langkah ini untuk menggaet investor agar untuk membangun di tanah Papua.

“Saya juga kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah di tanah Papua agar dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi melalui, penciptaan iklim investasi yang kondusif, membentuk kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu,” ujarnya.

“Kebijakan daerah tentang kemudahan dan insentif berinvestasi, kerja sama dengan bpn dalam penyediaan lahan/lokasi investasi serta; memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan hanya dengan tujuan semata mata untuk kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat dengan mengurangi resiko kerusakan lingkungan,” tambah Waterpauw.

Berikut ini kesepakatan yang dicapai dari rapat kerja daerah Ke-1 Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua:

1). Badan Hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir Tahun 2023;

2). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengoordinasikan,kepentingan daerah dengan Kementerian/LembagaLembaga, memperhatikan aspirasi dari Bupati dan Walikota melalui Gubernur se-Tanah Papua;

3). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk melaksanakan dan menyukseskan pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dengan tertib dan damai;

4). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan Program-Program Nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstreme, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing;

5) Melanjutkan Sosialisasi Kewenangan Otonomi Khusus di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua;

6). Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku;

7). Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan, perlu melakukan kerjasama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing. (*/red)