MANOKWARI,Linkpapua.comhttp://Linkpapua.com – Penyelesaian masalah tapal batas wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat menjadi sorotan dalam rapat kerja Bupati dan Walikota se Papua Barat. Pemekaran telah berlangsung, namun belum ada ketentuan jelas batas antarwilayah.

Permasalahan itu disorot Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bertajuk ‘Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Covid-19 di Papua Barat’ bersama Bupati dan Walikota se Papua Barat, Kamis (4/11/2021), di Aston Niu Hotel Manokwari.

“Banyak permasalahan belum terselesaikan secara berjenjang. Diantaranya menyangkut penetapan tapal batas wilayah. Berdasarkan kewenangan, Pemerintah mengambil alih keputusan dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis maupun non teknis,” kata Dominggus, dalam sambutannya.

Mantan Bupati Manokwari dua periode itu menegaskan, bahwa keputusan untuk mengambil alih harus dilakukan. Sebab, pemerintah wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab demi pelayanan terbaik kepada warganya, dalam kondisi apapun.

Terlebih lagi, beberapa wilayah telah mengalami pemekaran daerah. Jenjang waktu untuk menetapkan tapal batas wilayah antarpemerintahan yang sesuai dengan ketentuan pun telah diberikan, namun masih tak kunjung membuahkan hasil hingga melewati batas waktu yang ditentukan.

“Tidak terselesaikannya masalah tapal batas disebabkan karena belum adanya kesepahaman aturan serta tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, berdasarkan kewenangan dengan berbagai pertimbangan, Pemerintah Papua Barat mengambil alih keputusan,” kata Dominggus.

Dominggus berharap, ke depan setiap Pimpinan daerah harus bisa menjalin komunikasi tentang Kepemerintahan secara berjenjang, melakukan kerja sama antardaerah guna menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di daerah dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku di pemerintahan.

“Pelayanan berkualitas akan sulit dicapai tanpa dibarengi dengan kesungguhan, dedikasi dan profesionalisme aparatur. Untuk itu, saya mengharapkan forum ini menjadi sarana strategis membangun kebersamaan, mensinergikan penyelenggaraan pemerintahan, menyamakan persepsi dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang telah dilalui setiap tahunnya,” ujar Dominggus.

Selain itu, di akhir sambutannya, Dominggus berpesan agar seluruh pimpinan daerah dapat mengambil langkah strategis dalam penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Langkah strategis itu seyogianya dituangkan dalam program dan kegiatan pada APBD masing-masing daerah.

Dalam Rakerda itu, hanya tiga pasangan Kepala daerah yang tidak hadir secara langsung. Mereka ialah Bupati-Wakil Bupati Tambrauw, Walikota-Wakil Walikota Sorong dan Bupati-Wakil Bupati Raja Ampat.

“Mereka berhalangan untuk hadir secara langsung, tetapi mereka hadir secara daring (Online),” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat, John Koirewoa..(LP7/red)