DIPA 2022 Polda Papua Barat Dipangkas Rp38 M

Published on

MANOKWARI, Linkpapua.com – Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) 2022 Polda Papua Barat mengalami penyusutan sebesar Rp38 miliar lebih. DIPA 2022 ditetapkan sebesar Rp831.174.000.000 dari Rp 870.662.502.000 di tahun sebelumnya.

“Pagu anggaran pada 2022 mengalami penurunan sebesar Rp38.885.328.000,- atau 4,67%, jika dibanding alokasi anggaran 2021 sebesar Rp870.662.502.000,” ujar Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing dalam sosialisasi DIPA dan penandatanganan pakta integritas yang dihadiri 34 Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Senin (20/12/2021).

Tornagogo mengatakan, Dipa tahun 2022 telah diserahkan sejak 1 Desember 2021. Meski ada penyusutan secara nilai, namun ia berharap penggunaan anggaran tetap mengedepankan efisiensi.

“Diharapkan, Dipa ini dijadikan dasar penggunaan anggaran berbasis kinerja yang harus dilaksanakan secara efektif, efesien dan sesuai peruntukannya,” ujar Tornagogo.

Dipa yang diterima Polda Papua Barat dengan rincian, Belanja Pegawai Rp402.801.621.000,- atau 48,43%. Sedangkan belanja barang sebesar Rp298.436.508.000,- atau 35,89%. Dan belanja modal Rp 130.539.045.000,- atau 15.69%.

Tornagogo menyebutkan, tahap awal sebelum pelaksanaan program kerja tahun 2022 Polda Papua Barat diawali dari sosialisasi Dipa dan penandatanganan pakta integritas serta penyerahan kertas kerja RKA KL satuan kerja. Ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam program kerja.

“Kuasa pengguna anggaran (KPA) saya perintahkan untuk menyatakan komitmennya yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas. Ini agar dapat menggunakan anggaran secara transparan, objektif dan akuntabel,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar sebelum memulai setiap kegiatan yang ada dalam Dipa, Kasatker harus memperhatikan output yang harus dicapai selama satu tahun anggaran untuk menghasilkan outcome sesuai tertuang dalam rincian RKA-KL.

Pelaksanaan sosialisasi DIPA dan penyerahan RKA-KL serta penandatangan pakta integritas selain dihadiri Pejabat utama, juga hadir secara virtual para kapolres jajaran dan perwakilan KPN di ruang vitcom Mapolda. (LP2/Red)

Latest articles

OJK Dukung Kepastian Hukum Penanganan Kredit Macet di Bank

0
JAKARTA, LinkPapua.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam penanganan kredit macet di sektor perbankan. Kepastian hukum dinilai perlu untuk mendukung...

More like this

Kodim 1801/Manokwari Gandeng Insan Pers Kawal Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat

MANOKWARI, Linkpapua.id-Kodim 1801/Manokwari memperkuat kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Manokwari melalui pertemuan bersama...

DPRK Manokwari Tampung Aspirasi Sekolah Saat Monitoring LKPJ Bupati 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Pelaksanaan monitoring Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun 2025 turut...

Komisi IV DPRK Manokwari Monitoring Pengadaan Meubelair Sekolah dalam LKPJ Bupati Tahun 2025

MANOKWARI, Linkpapua.id – Komisi IV DPRK Manokwari melakukan monitoring lapangan terhadap program Dinas Pendidikan...