MANOKWARI, LinkPapua.id – DPRP Papua Barat membentuk panitia kerja (panja) untuk mengawal proses pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Papua Barat. Panja tersebut dipimpin Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat Mudasir Bogra.
“Resmi hari ini DPRP telah membentuk panja sesuai keputusan Ketua DPRP,” kata Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Syamsudin Seknun dalam rapat paripurna internal DPRP Papua Barat, Selasa (1/9/2026).
Komposisi anggota panja disusun dengan mempertimbangkan keterwakilan partai politik, daerah pemilihan (dapil), serta Fraksi Otsus. Pimpinan DPRP sebelumnya menawarkan komposisi tersebut kepada forum dan telah disepakati bersama.
“Hal ini pimpinan menawarkan kepada forum dan telah disepakati untuk keterwakilan dari partai politik dengan memperhatikan dapil masing-masing,” ujar Syamsudin.
Panja tidak hanya mengawal pemekaran Provinsi Papua Barat Tengah. Panja juga akan melanjutkan perjuangan terhadap sejumlah usulan pemekaran kabupaten dan kota yang hingga kini masih tertunda.
Syamsudin mengatakan sejumlah usulan pemekaran tersebut sebelumnya telah diperjuangkan DPRP periode lalu. Perjuangan itu akan dilanjutkan melalui Panja agar proses pemekaran dapat direalisasikan.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian DPRP ialah pemekaran Kota Manokwari. Pemekaran tersebut dinilai penting karena Provinsi Papua Barat hingga kini belum memiliki wilayah kota berstatus administratif.
“Pemekaran Kota Manokwari menjadi salah satu skala prioritas DPRP,” ungkapnya.
Selain Kota Manokwari, sejumlah usulan pemekaran lain juga menjadi perhatian DPRP. Usulan tersebut meliputi Kabupaten Manokwari Barat, Kabupaten Moskona, Kabupaten Sebyar, Kabupaten Babo Raya, Kabupaten Kokas, Kabupaten Bomberay, dan dua usulan di wilayah Pegunungan Arfak.
Syamsudin menegaskan panja akan bekerja sesuai kewenangan dan komposisi DPRP. Dia berharap pemerintah pusat dapat mengakomodasi aspirasi pemekaran yang selama ini telah diperjuangkan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Panja hanya berjuang sesuai komposisi kedewanan. Harapannya pemerintah pusat dapat mengakomodir, terutama DOB yang selama ini sudah diperjuangkan,” tuturnya.
Masa kerja panja dapat diperpanjang apabila komunikasi politik terkait pemekaran telah mencapai perkembangan yang membutuhkan tindak lanjut. DPRP akan berkolaborasi dengan tim pemekaran di masing-masing wilayah.
Syamsudin menyebut salah satu dukungan dalam proses pemekaran adalah terpenuhinya persyaratan administrasi. Persyaratan tersebut termasuk rekomendasi dan persetujuan DPR yang telah diberikan sejak DPRP periode sebelumnya.
“Karena ini adalah perjuangan politik sehingga membutuhkan wadah yang memiliki legalitas dan kita akan berkolaborasi dengan tim pemekaran di masing-masing wilayah,” terangnya. (LP14/red)
