MANOKWARI, LinkPapua.id – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) menyerahkan catatan dan rekomendasi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2025 kepada Gubernur Papua Barat. DPRP juga meminta 13 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
“Melalui rapat ini DPRP memastikan komitmen antara pemerintah dan DPRP dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, objektif, dan transparan,” ujar Ketua DPRP Papua Barat Orgenes Wonggor saat rapat paripurna DPRP di Aston Niu Hotel, Manokwari, Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Orgenes Wonggor didampingi Wakil Ketua I Petrus Makbon dan Wakil Ketua II Syamsuddin Seknun. Hadir pula Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere, anggota DPRP, serta jajaran Forkopimda Papua Barat.
Agenda tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemprov Papua Barat 2025. Rapat juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRP terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Orgenes mengatakan penyampaian catatan dan rekomendasi bertujuan memberikan masukan kepada Pemprov Papua Barat dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI Perwakilan Papua Barat. Dia juga mengapresiasi Pemprov Papua Barat yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Atas nama DPRP kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRP, khususnya Panitia Kerja (Panja), yang telah membedah LKPD hingga tersusun catatan dan rekomendasi ini,” tuturnya.
Dia menambahkan seluruh rangkaian kerja Panja telah selesai dilaksanakan. Catatan dan rekomendasi tersebut kemudian diserahkan secara resmi kepada Gubernur Papua Barat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Kerja DPRP Papua Barat Imam Muslih membacakan catatan dan rekomendasi hasil pembahasan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Panja mengungkapkan BPK RI menemukan 13 temuan yang mencakup perencanaan dan penganggaran, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, bantuan sosial, hibah, belanja tidak terduga, belanja modal, pengadaan barang dan jasa, pendapatan daerah, pengelolaan kas, hingga administrasi aset daerah.
Temuan tersebut menunjukkan masih lemahnya sistem pengendalian intern, kepatuhan administrasi, verifikasi dokumen, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah. DPRP juga mencatat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kualitas perencanaan dan penganggaran, serta pengelolaan bantuan sosial dan hibah masih perlu dibenahi.
Selain itu, DPRP meminta Pemprov Papua Barat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai batas waktu. DPRP juga meminta pemerintah memperkuat SPIP, mengoptimalkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), memulihkan potensi kerugian daerah ke kas daerah, serta menjadikan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai salah satu indikator evaluasi kinerja kepala perangkat daerah.
DPRP berharap seluruh rekomendasi tersebut menjadi dasar perbaikan tata kelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan Pemprov Papua Barat diharapkan semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (LP14/red)
