SORONG, Linkpapua.com – Forkom Imekko Papua Barat Daya menolak SKK Migas yang akan melakukan survei di wilayah Sorong Selatan, khususnya pada wilayah Imekko. Forkom Imekko meminta survei ditunda hingga selesainya Pilkada serentak 2024.

“Sebab SKK Migas rawan digiring masuk ke kancah politik. Karena itu, survei kita minta tidak dilakukan sampai Pilkada selesai,” tegas Ketua FKMIB Ferry Onim, Rabu (27/3/2024).

Onim juga berharap agar Semua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang ada di Kabupaten Sorong Selatan saling menghormati. Sehingga tidak tergiring oleh upaya politik praktis untuk kepentingan tertentu.

“Saya pun berharap DAP Sorsel bisa langsung menegur LMA Tehit, apabila terbukti dikarenakan setiap lembaga masyarakat adat tidak dapat menguasai wilayah adat lainnya,” tegas Onim.

Onim mengingatkan agar Kepala SKK Migas Papua Maluku tidak memaksakan masuk ke wilayah Sorsel. Terutama pada kawasan masyarakat adat tanpa izin mereka.

Menurutnya, SKK Migas berpotensi merusak hutan. Dan kondisi itu akan berimbas pada keberlangsungan hidup masyarakat adat.

“Masyarakat akan makan tulang, dan pembawa kepentingan politik di Pilbup dan Pilgub bisa saja menjadi penikmat di situ, dan masyarakat akan jadi korban politik. Sumber daya alam juga hanya untuk mereka punya kepentingan saja. Hati-hati dengan hal Ini, sebab wilayah Imekko bukan besar, bukan jutaan hektar yang dimiliki setiap marga. Jadi jaga hutan adat yang tersisa itu,” tegas Onim.

“SKK Migas Papua Maluku sudah bertemu dan kami sudah batasi bahwa jangan coba-coba masuk paksakan diri di wilayah Imekko di saat momen politik. Sebab hal itu tidak akan menjamin Anda. Sebelum Mubes Imekko II Se-tanah Papua belum dilaksanakan, SKK Migas tidak perlu masuk di wilayah Imekko,” tegas Zeth Emaury, Kepala Suku Inanwatan Suku Suabo.

Ketua Forkompun mengigatkan masyarakat Imekko, jangan dimanfaatkan dengan dukungan SKK Migas. Sebab menurutnya, ini akan menyengsarakan mereka“.(LP10/Red)