MANOKWARI, LinkPapua.id – Fraksi Nasional Bersatu DPRK Manokwari mendesak Pemkab Manokwari membenahi pengelolaan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Fraksi meminta sejumlah catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI segera ditindaklanjuti.
“Pertanggungjawaban APBD bukanlah sekadar kewajiban administrasi pemerintah kepada DPRK. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat,” tegas Fraksi Nasional Bersatu melalui Yosep Yan Karmadi dalam Rapat Paripurna DPRK Manokwari, Rabu (12/8/2026).
Rapat tersebut membahas Pemandangan Umum Fraksi/Kelompok Khusus terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Manokwari Tahun Anggaran 2025. Rapat dihadiri Wakil Bupati Manokwari Mugiyono bersama sejumlah pimpinan OPD.
Fraksi Nasional Bersatu mengapresiasi Pemkab Manokwari yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, fraksi meminta pemerintah segera menindaklanjuti sejumlah catatan pemeriksaan BPK RI.
Fraksi menilai pertanggungjawaban APBD tidak cukup hanya melihat besarnya anggaran yang telah direalisasikan. Pemerintah juga diminta memastikan setiap anggaran digunakan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp1,56 triliun, tetapi realisasinya hanya sekitar Rp1,36 triliun. Sementara itu, PAD ditargetkan sekitar Rp197 miliar dan terealisasi sekitar Rp160 miliar.
Fraksi menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi sumber pendapatan daerah. Pemerintah juga diminta memperkuat PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Catatan lainnya berkaitan dengan piutang pajak daerah sekitar Rp50,18 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan. Pemerintah diminta menyiapkan strategi penagihan yang mencakup pemetaan piutang, target penyelesaian, dan batas waktu yang terukur.
Selain pendapatan, Fraksi Nasional Bersatu meminta Pemkab Manokwari mengevaluasi struktur belanja daerah. Proporsi belanja pegawai yang mencapai sekitar 37 persen dinilai perlu dievaluasi agar APBD tetap memiliki ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Fraksi juga menemukan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa yang belum sepenuhnya didukung dokumen serta pencatatan yang memadai. Catatan tersebut antara lain berkaitan dengan belanja alat tulis kantor serta makan dan minum.
“Setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberi manfaat yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata fraksi.
Pada belanja modal, Fraksi Nasional Bersatu menilai masih terdapat kekurangan volume pada sejumlah pekerjaan fisik berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Pemerintah diminta memastikan pekerjaan memenuhi volume, mutu, dan spesifikasi kontrak serta menindaklanjuti apabila terdapat kelebihan pembayaran.
Fraksi juga meminta Pemkab Manokwari mengevaluasi SiLPA untuk memastikan pembentukannya terjadi karena efisiensi atau akibat program yang tidak terlaksana secara optimal. Pengelolaan utang dan kewajiban daerah juga diminta dibenahi melalui rekonsiliasi dan verifikasi secara menyeluruh.
Pengelolaan aset daerah turut mendapat catatan dari Fraksi Nasional Bersatu. Pemerintah didorong melakukan inventarisasi, melengkapi dokumen kepemilikan, serta memperkuat pengamanan aset sebagai kekayaan masyarakat yang harus dikelola secara tertib dan transparan.
Di sektor pendidikan, fraksi menilai pelaksanaan BOS dan bantuan pendidikan masih memiliki persoalan, termasuk penyaluran yang belum sesuai waktu. Pemerintah diminta memastikan bantuan pendidikan diberikan tepat waktu dan tepat sasaran.
Fraksi juga meminta pemerintah memperbaiki verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dinilai diperlukan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Fraksi Nasional Bersatu meminta seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara serius dan berkelanjutan. Fraksi juga menilai penguatan peran Inspektorat diperlukan untuk menyelesaikan temuan sekaligus mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Berdasarkan berbagai catatan tersebut, Fraksi Nasional Bersatu menyampaikan 10 rekomendasi kepada Pemkab Manokwari. Rekomendasi itu mencakup optimalisasi PAD, perbaikan pertanggungjawaban belanja, pengawasan pekerjaan fisik, pembenahan aset dan kewajiban daerah, perbaikan penyaluran bantuan, serta penguatan fungsi pengawasan.
Fraksi menegaskan keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Hasil pembangunan dan manfaat yang dirasakan masyarakat juga menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan APBD.
“Keberhasilan APBD hendaknya tidak hanya diukur berdasarkan penyerapan anggaran, tetapi juga berdasarkan hasil pembangunan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*/red)
